Tambah Sekolah Negeri, Pemkot Bekasi Diprotes Sekolah Swasta

Selasa, 16 Juli 2019 18:27 WIB

Badan Musyawarah Guru Swasta Kota Bekasi, Jawa Barat, melakukan protes di halaman Kantor Pemda Bekasi, (06/08). Protes ini menentang praktek percaloan masuk sekolah negeri. Foto:TEMPO/Hamluddin

TEMPO.CO, Bekasi - Seratusan pengurus sekolah swasta di Kota Bekasi berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa 16 Juli 2019. Mereka memprotes kebijakan pemerintah daerah yang membuka unit sekolah negeri baru sehingga berimplikasi terhadap pendaftar ke sekolah swasta.

"Tahun ini banyak sekolah swasta kekurangan siswa," kata Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, di lokasi aksi, Selasa, 16 Juli 2019.

Ia menyebut ada sekitar 10 sekolah swasta hanya mendapat tak lebih dari 10 peserta didik baru. Hal itu akibat dari penambahan jumlah sekolah negeri tanpa ada musyawarah lembaganya.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi memang membuka delapan sekolah baru, meskipun tak memiliki gedung, pada tahun ini. Sekolah-sekolah baru itu menumpang ke bangunan sekolah dasar.

Sekolah baru itu antara lain SMP 50-57 yang tersebar di berbagai titik di Kota Bekasi. "Biasanya kami dilibatkan dalam pembentukan sekolah baru, ini tiba-tiba ada," kata Ayung.

Advertising
Advertising

Padahal, menurut dia, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut tak ada unit sekolah baru sebelum dibuka pendaftaran peserta didik baru (PPDB) Juni lalu. Rupanya, kata dia, tiba-tiba muncul regulasi melalui peraturan wali kota menambah jumlah sekolah baru sebanyak tujuh titik. "Ditahap kedua, nambah lagi satu," kata Ayung.

Menurut dia, regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang unit sekolah baru bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 32 tahun 2008. Sebab, faktanya kata dia, setiap rombongan belajar diisi 36 siswa, padahal maksimalnya 32. "Setelah dicek ke lapangan ternyata ada yang 40 juga," kata Ayung.

Karena itu, pihaknya menolak adanya sekolah baru tersebut tanpa melalui kajian bersama dengan BMPS. Apalagi, sekolah baru itu, ucap dia, tak memiliki sarana dan prasaran memadai. "Kami sekolah swasta siap mewujudkan pendidikan yang berkualitas," kata Ayung.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bekasi, jumlah lulusan sekolah dasar sederajat tahun ini mencapai 47 ribu lebih. Adapun daya tampung sekolah negeri yang berjumlah 57 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah sebanyak 31 persen atau 14.600. Adapun jumlah sekolah swasta untuk SMP mencapai 120 titik.

Berita terkait

P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK

2 hari lalu

P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK

P2G menerima sejumlah laporan dari guru honorer yang dipecat sekolah setelah kedatangan guru PPPK.

Baca Selengkapnya

Golkar Ajukan Nofel Saleh Hilabi Maju Pilkada Kota Bekasi

26 hari lalu

Golkar Ajukan Nofel Saleh Hilabi Maju Pilkada Kota Bekasi

Golkar mengajukan tiga nama di Pilkada Kota Bekasi.

Baca Selengkapnya

50 Persen Warga Kota Bekasi Mudik

28 hari lalu

50 Persen Warga Kota Bekasi Mudik

Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, mengatakan 50 persen lebih warganya mudik ke kampung halaman

Baca Selengkapnya

PKB Kota Bekasi Luncurkan PKB Call, Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota

28 hari lalu

PKB Kota Bekasi Luncurkan PKB Call, Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota

Sudah ada tiga tokoh yang mendaftar untuk maju di Pilkada Kota Bekasi 2024 lewat PKB

Baca Selengkapnya

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

35 hari lalu

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Kasus Pertalite yang Dicampur Air di SPBU di Kota Bekasi

38 hari lalu

Fakta-fakta Kasus Pertalite yang Dicampur Air di SPBU di Kota Bekasi

Para tersangka pelaku pencampur BBM jenis Pertalite dengan air yang dikirim ke sebuah SPBU Kota Bekasi tersebut akan diancam pidana 6 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

48 hari lalu

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Pengamat Pendidikan Nilai Usul Penghapusan KJP Plus Tidak Realistis

54 hari lalu

Pengamat Pendidikan Nilai Usul Penghapusan KJP Plus Tidak Realistis

Penghapusa program KJP Plus pertama kali disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim.

Baca Selengkapnya

Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

59 hari lalu

Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan terkait polemik KJMU.

Baca Selengkapnya

KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

7 Maret 2024

KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

Pencabutan KJMU oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi sorotan perbincangan publik di media sosial

Baca Selengkapnya