Kualitas Udara Jakarta Buruk, DKI Tak Punya Rencana dan Strategi
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Ali Anwar
Kamis, 1 Agustus 2019 16:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum penggugat polusi udara Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, mengatakan Pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki rencana dan strategi mengendalikan kualitas udara Jakarta yang buruk. Padahal, menurut dia, sekitar 10 juta warga DKI menghirup udara kotor setiap harinya.
"Bayangkan, kota megapolitian tidak ada rencana aksinya, itu harus dibuat," kata Nelson usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2019.
Nelson juga mencurigai Pemerintah DKI tak memegang data penyebab buruknya udara Ibu Kota. Sebab, memasuki bulan kemarau ini, dia merasa kualitas udara memburuk. "Liatin aja semakin lama semakin tinggi, orang semakin gampang sakit," ucap dia.
Berdasarkan laman resmi AirVisual pada Kamis siang ini, udara di Jakarta masih terpapar polusi. Kondisi paling buruk terjadi di kawasan Mangga Dua Selatan pada angka 168 dengan konsentrasi parameter PM2.5 sebesar 89 ug/m3.
Nilai itu jauh lebih tinggi dari rata-rata angka pencemaran udara DKI Jakarta yang tercatat di angka 161 atau dengan parameter PM2.5 konsentrasi 75,4 ug/m3.
Karena itu, Nelson meminta Pemerintah DKI segera merealisasikan usulan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi yang berfokus pada isu lingkungan untuk menambah alat pemantau. Dengan begitu, Pemerintah DKI bisa mengetahui dari mana saja sumber polusi dan apa penyebab terbesar.
Dia berujar, usulan itu disampaikan saat forum diskusi publik ihwal pengendalian kualitas udara Jakarta. Pertemuan berlangsung di Blok G lantai 23 Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu, 17 Juli 2019. Surat undangan ditandatangani oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Yusmada Faizal.
Sebelumnya, sebanyak 31 orang mengajukan gugatan warga negara alias citizen lawsuit (CLS) pada Kamis, 4 Juli 2019. Mereka menuntut hak sebagai warga negara untuk memperoleh udara bersih.
Tergugat kualitas udara Jakarta yang buruk terdiri dari Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
