TEMPO.CO, Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin mengusulkan agar ratusan bus Transjakarta mangkrak di lahan kosong di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dimanfaatkan sebagai sarana bus sekolah.

"Izin juga tidak ada, daripada nganggur begini, bagusnya dihibahkan aja untuk bus sekolah, tapi selesaikan dulu kasusnya," kata Ade saat meninjau ratusan bus itu, Senin, 5 Agustus 2019.

Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, dari sekitar 300 bus yang terlantar, sebagian masih tampak layak fungsi. Maka, ia meminta agar bus-bus yang masih bisa berfungsi baik agar dimanfaatkan.

Sebab, kata Ade, jika ratusan bus itu dibiarkan terus terlantar di lokasi tersebut, maka akan menyebabkan banyak dampak sosial. Dampak tersebut mulai dari potensi digunakan sebagai tempat mesum hingga rentan menjadi sarang nyamuk.

"Ini lokasinya di pinggir jalan, saya pikir jangan lama-lama kalau mau simpan di sini. Kalau sementara di sini tidak masalah, tapi kalau harus di sini bertahun-tahun itu saya keberatan. Karena rawan sosial," kata Ade.

Ratusan unit bus transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) mangkrak di sebuah lahan kosong di Dramaga, Kabupaten Bogor, Minggu 28 Juli 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

Ade pun menyatakan akan melayangkan surat keberatan kepada pemilik bus. Karena, menurut dia, meski ratusan bus Transjakarta itu disimpan di lahan pribadi, tapi perlu ada koordinasi antara pemilik dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Secara kewilayahan ini enggak berkenan jadi tempat penampungan. Kabupaten sedang membangun, jadi kurang bagus kalau banyak bangkai bangkai bus begini," kata Ade.

Sementara itu, PT TransJakarta memastikan sekitar 300 unit bus bertuliskan Transjakarta yang mangkrak di kawasan Ciputat dan Bogor itu bukan miliknya. "Yang pasti kita bisa sampaikan itu bukan milik bus TransJakarta," ujar Kepala Hubungan Masyarakat PT Transjakarta Wibowo.

Wibowo membenarkan informasi yang disampaikan Direktur Pelayanan dan Pengembangan Transjakarta Achmad Izzul Waro, yang menyatakan bus mangkrak itu berasal dari pengadaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2013. Ia menjelaskan bahwa pengadaan bus tersebut sudah dibatalkan sehingga urusan bus Transjakarta mangkrak tersebut tidak ada hubungannya dengan PT Transjakarta saat ini.