TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta membahas kepemilikan mobil oleh pemohon Rumah DP Nol. Dinas menyatakan akan mengukur setiap permohonan atas unit rumah susun sederhana hak milik tersebut berdasarkan faktor risiko kredit macet.

"Semakin mahal mobil, pajaknya akan semakin mahal. Dengan gaji maksimal Rp 7 juta, mampu tidak? Bukan anti orang punya mobil," kata Kepala Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan, Rabu 14 Agustus 2019.

Menurut Dzikran, pertimbangan tersebut akan dilakukan oleh perbankan yang akan membantu proses pencairan kredit rumah pemohon. Dinas, kata Dzikran lagi, hanya membantu memfasilitasi kepemilikan rumah dari masyarakat DKI yang kini membutuhkan tempat tinggal tetap di tengah keterbatasan finansial. DKI menetapkan syarat besaran gaji pemohon, suami istri, dalam kisaran Rp 4-7 juta dan tidak boleh kurang.

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah susun hunian DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Manager Konstruksi PT Totalindo Eka Persada Tbk Mardani mengatakan realisasi pembangunan Rusunami Klapa Village tersebut sudah mencapai 90 persen per 25 Juni 2019. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Dzikran menilai, kepemilikan kendaraan pribadi, khususnya mobil, memiliki konsekuensi bagi nasabah untuk menutup pembiayaan rutin perawatan, cicilan hingga beban pajak. "Kendaraan itu kan harus dipelihara, pembayaran cicilan, cuci saja sudah Rp 30 ribu, belum servis tiap bulan," ujarnya.

Masyarakat menyerbu lokasi pendaftaran gelombang kedua rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur, Sabtu 10 Agustus 2019.

Kepemilikan mobil, dtambahkannya, akan menjadi pertimbangan perbankan dalam memberikan kredit rumah DP nol. "Mobil itu belanja rumah tangga. Kita jangan sampai bantu orang tapi kredit bermasalah. Kita lihat secara keuangannya bagus atau tidak untuk ke depan. Jangan sampai mengganggu sistem yang baik di perbankan," katanya.

Alasan lain, kata Dzikran, adalah permasalahan lahan parkir kendaraan yang terbatas di Rusunami DP 0 Rupiah di Klapa Vilage Jakarta Timur.
"Area parkir terbatas. Kalau 700 hingga 800 penghuni pakai mobil semua, mau taruh dimana? Bisa saja diparkir di kampung sebelah, tapi rawan konflik tetangga," katanya.

Dzikran juga mengajak masyarakat agar tidak skeptis terhadap kehadiran pemohon Rumah DP Nol selama mereka menempuh proses pembelian. Dia mengimbau masyarakat menyaring arus informasi di media sosial soal terkait. "Jangan-jangan dia hanya sopir yang sedang bawa mobil bosnya," ujar Dzikran.