TEMPO.CO, Jakarta - Untuk menampung aspirasi masyarakat, pos pengaduan PSI dibuka di DPRD DKI Jakarta. Pos pengaduan ini dibuat oleh fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI karena terinspirasi program Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok semasa menjabat Gubernur DKI.

Anggota Fraksi PSI Wiliam Aditya Sarana mengatakan program pos pengaduan itu memang meniru pos pelayanan masyarakat era BTP. Setiap pagi, beberapa warga Jakarta datang untukmengadukan masalahnya kepada BTP di Balai Kota.

"Iya terinspirasi dari program pak Ahok dulu," ujar Wiliam saat ditemui di gedung DPRD Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

Wiliam mengatakan pos pengaduan tersebut akan dibuka dari Senin-Jumat dari pukul 09.00-12.00. Pos tersebut sudah mulai melayani masyarakat sejak hari pertama DPRD yang baru dilantik kemarin.

Wiliam mengatakan, setiap hari bakal ada satu anggota legislatif PSI yang bertugas di pos pengaduan tersebut. "Nanti setiap hari kami bergiliran di pos pengaduan," ujarnya.

William mengatakan sejak kemarin sudah ada beberapa masyarakat atau kelompok yang datang ke pos pengaduan PSI di DPRD DKI untuk menyampaikan masalahnya. Menurut dia, anggota legislatif juga harus membuka layanan pengaduan tersebut agar bisa mendengarkan secara langsung permasalahan masyarakat.