Formasi Pimpinan Dewan, Alasan DPRD DKI Tunda Surati Kemendagri

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 28 September 2019 17:39 WIB

Gubernur Anies Baswedan bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta usai penandatanganan Mou Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta -DPRD DKI Jakarta menunda bersurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk melantik tiga calon pimpinan dewan yang sudah diserahkan partai pemenang.

DPRD DKI sebelumnya akan bersurat pada Kamis lalu. "Iya ditunda," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Sementara, Syarif saat dihubungi, Sabtu 28 September 2019.

Syarif mengatakan kesepakatan itu disetujui pada Rabu lalu dalam rapat pimpinan DPRD. Anggota dewan sepakat menunda setelah dua partai yang belum menyerahkan nama pimpinan yaitu PDI P dan Demokrat meminta waktu 10 hari lagi.

Syarif menyebutkan, pimpinan kemudian sepakat memberikan waktu hingga 4 Oktober untuk PDI Perjuangan dan Demokrat. "Jadi sepakat untuk memberi waktu sampai tanggal 4," ujarnya.

Namun, kata Syarif, DPRD DKI tetap meminta agar dua partai tersebut memberikan nama calon ketua lebih cepat, agar DPRD segera mendapatkan pimpinan definitif.

Advertising
Advertising

DPR DKI sebelumnya sudah dua kali menyurati Partai Demokrat dan PDI P untuk menyerahkan nama pimpinan DPRD. Dua partai tersebut sudah jatuh tempo sejak 9 September lalu menyerahkan nama calon pimpinan DPRD.

Saat ini DPRD DKI telah menerima tiga nama calon pimpinan yaitu dari Partai Gerindra yang mengusulkan Muhamad Taufik, Partai Keadilan Sejahtera, Abdurahman Suhaimi, dan Partai Amanat Nasional, Zita Anjani.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

46 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

48 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

51 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

51 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya