Ragukan Pengakuan Ninoy, PA 212: Pulangnya Diantar, Cium Tangan

Rabu, 9 Oktober 2019 18:43 WIB

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif (memegang pengeras suara) saat konferensi pers di kantornya, Jalan Condet Raya Nomor 16, Jakarta Timur, Rabu, 9 Oktober 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212, Slamet Ma'arif, menilai ada kejanggalan dalam kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami anggota relawan Jokowi, Ninoy Karundeng. Slamet menilai ada kontradiksi berdasarkan informasi yang dihimpunnya dari lokasi kejadian.

"Aneh kalau merasa diculik kemudian dipersekusi, karena pulangnya pun diantar, bersalaman, cium tangan kemudian dikasih makan, bisa tiduran," ujar Slamet saat konferensi pers di kantor PA 212 di Jalan Condet Raya, Jakarta Timur, Rabu 9 Oktober 2019.

Menurut Slamet, Ninoy justru diselamatkan ke dalam masjid dari amuk massa. Dia menambahkan, massa kesal karena mengetahui Ninoy sebagai buzzer Jokowi. Slamet justru mempertanyakan motif Ninoy ke lokasi Masjid Al Falaah di Pejompongan pada malam itu.

"Kenapa Ninoy ada di kerumunan massa, padahal di situ sudah jelas tempat berlindung dan berkumpulnya adik-adik mahasiswa dan pelajar yang sedang berbeda pandangan dengan pemerintah," ujar Slamet.

Relawan Jokowi, Ninoy Karundeng, ditemui awak media di kantor Subdirektorat Resmob Polda Metro Jaya, Senin, 7 Oktober 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ninoy Karundeng mengaku hanya ingin merekam gambar massa yang terlibat bentrok dengan aparat keamanan usai demonstrasi mahasiswa dan pelajar di DPR RI, 30 September 2019. Dia mengaku dipukul dan langsung digelandang ke dalam masjid begitu ada yang mengenalinya sebagai relawan Jokowi.

Berbeda dengan yang dituturkan Slamet, Ninoy mengaku mendapat penganiayaan dan ancaman pembunuhan di dalam masjid. Sebelum dia dilepaskan keesokan siangnya. Dua di antara massa dikenalinya lewat sapaan habib dan seragam petugas medis.

Polda Metro Jaya telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya adalah Sekretaris Umum PA 212 Bernard Abdul Jabbar.

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Eks Relawan Jokowi Windu Aji Sutanto Divonis 8 Tahun dalam Perkara Tambang Nikel Ilegal Konawe Utara

2 hari lalu

Eks Relawan Jokowi Windu Aji Sutanto Divonis 8 Tahun dalam Perkara Tambang Nikel Ilegal Konawe Utara

Windu Aji Sutanto terbukti korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) antara PT Antam dan PT Lawu Agung Mining 2021-2023 di pertambangan nikel

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya