Rusun Kampung Akuarium, Gembong Dinilai Ganggu Program Pro Rakyat

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 11 Oktober 2019 15:16 WIB

Rencana lokasi pembangunan jembatan penghubung antara Luar Batang dan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, 10 September 2019. TEMPO/Muh Halwi

TEMPO.CO, Jakarta -Pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gembong Warsono, soal pembangunan rumah susun di Kampung Akuarium dinilai ingin mengganggu program pro rakyat kecil. Hal ini disampaikan koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC), Gugun Muhammad.

"Pernyataan Gembong Warsono cenderung hanya ingin menjegal dan mengganggu program pro rakyat kecil yang sedang dijalankan Pemda DKI Jakarta. Padahal PDIP memiliki slogan 'partaine wong cilik'," kata Gugun dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Oktober 2019.

Sebelumnya, Gembong menyebut, rencana pembangunan rusun di Kampung Akuarium tak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi. Karena itu, Fraksi PDIP DPRD DKI bakal menolak usulan anggaran pembangunan Kampung Akuarium.

Menurut Gugun, apa yang disampaikan Gembong jauh dari fakta. Dia menjelaskan pemerintah DKI dapat membangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Akuarium. Sebab, Gugun melanjutkan, Kampung Akuarium berada dalam zonasi pemerintahan daerah alias P3.

"Jika kita baca pada lampiran Perda RDTR maka dapat kita ketahui bahwa pada zonasi pemerintahan daerah dapat dibangun rumah susun umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah," jelas dia.

Gugun mengimbau Gembong dan anggota DPRD lain membaca dan mempelajari terlebih dulu aturan yang ada sebelum menyampaikannya ke publik. Dia juga mengimbau dewan yang menjadi oposisi pemerintah DKI tak mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

"Apalagi terkait dengan hak dasar yaitu hak atas tempat tinggal yang telah dijamin konstitusi hanya untuk kepentingan persaingan kekuasaan semata," ucap dia.

Pemerintah DKI bakal memulai pembangunan Kampung Akuarium, pada 2020. Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Triyanto mengatakan akan dibangun 142 unit rumah tipe 27. Konsepnya adalah rumah berlapis dengan tinggi maksimal empat lantai.

Menurut Triyanto, tahun ini berjalan proses dan lelang perencanaan sehingga pembangunan rusun di Kampung Akuarium baru terealisasi 2020. Dia menyatakan belum mengetahui anggaran pembangunan lantaran masih menunggu proses lelang dan Detail Engineering Design (DED).

Berita terkait

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

1 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

1 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

10 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka

19 hari lalu

Polisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka

Jakpro melaporkan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon dengan tuduhan pencurian, perusakan, dan penempatan rumah susun tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

21 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

38 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

40 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

43 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya