ITDP Usulkan DKI Sediakan Sepeda untuk Akses ke Transportasi Umum

Kamis, 17 Oktober 2019 12:12 WIB

Shelter bike sharing di Jalan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/7). Bike sharing yang baru dikembangkan ini merupakan sistem sewa sepeda berjaringan, disewakan dengan tarif Rp3.000 per jam. Bike sharing ini juga diklaim pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta bersama Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia tengah menggodok konsep bike sharing. Manajer Komunikasi dan Kerja Sama ITDP Indonesia Fani Rachmita mengatakan konsep bike sharing berupa penyediaan sepeda yang ditempatkan di titik-titik tertentu. Tujuannya memudahkan warga berpindah dari titik asalnya menuju transportasi umum.

"Jadi ketika orang mau bermobilitas menggunakan sepeda, mereka bisa langsung ambil lalu mereka bisa pergi ke poin berikutnya di mana mereka bisa taruh lagi sepedanya lalu melanjutkan perjalanannya entah pakai apa," kata Fani saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Oktober 2019.

Menurut Fani, bike sharing bisa menjadi solusi bagi warga yang tak memiliki sepeda. Dengan tersedianya bike sharing, warga dapat meminjam atau menyewa sepeda untuk berangkat ke stasiun kereta atau halte bus.

ITDP Indonesia, kata Fani, merujuk pada pengalaman bike sharing di Cina. Di sana, parkir sepeda berada di sekitar stasiun, kantor, permukiman, pusat belanja, dan sekolah.

Hasil kajian ITDP Cina menunjukkan bahwa jumlah penumpang bus rapid transit (BRT) meningkat setelah warga bisa mengakses transportasi umum menggunakan sepeda. "Jadi ternyata bisa meningkatkan penumpang transportasi umum di Cina," ujar Fani.

Advertising
Advertising

Transport Associate ITDP Indonesia Aishah Imran mengusulkan dua sistem bike sharing untuk Jakarta. Pertama, membangun infrastruktur parkir sepeda atau disebut dock bikeshare di titik-titik yang telah ditentukan.

Kedua, sepeda bisa terpakir di tempat parkir yang dituju tanpa perlu meletakkannya di dock. Untuk membuka dan mengunci kembali sepeda harus memakai aplikasi seperti yang diterapkan Gowes. Sistem ini dinamakan dockless bikeshare.

"Yang satu lebih mahal tapi bisa lebih mudah juga pengawasannya. Yang dockless lebih murah tapi masalahnya pengawasannya," kata Aishah.

ITDP Indonesia menilai pemerintah DKI kini serius membuka ruang untuk menjadikan sepeda sebagai alternatif moda transportasi di ibu kota. Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemerintah daerah berencana menggarap jalur khusus sepeda sepanjang 63 kilometer.

Anies membaginya menjadi tiga fase. Jalur sepeda fase 1 melintang dari Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, hingga Gambir, Jakarta Pusat dengan panjang 25 kilometer. Jalur kedua dimulai dari persimpangan dekat Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan menuju Terowongan Kendal, Jakarta Pusat sepanjang 23 kilometer. Uji coba dua jalur ini sudah berjalan, fase pertama sejak 20 September dan fase kedua pada 12 Oktober.

Berita terkait

Mobil Dilarang, Wisatawan yang ke 12 Destinasi Ini Harus Rela Jalan Kaki atau Naik Perahu

55 hari lalu

Mobil Dilarang, Wisatawan yang ke 12 Destinasi Ini Harus Rela Jalan Kaki atau Naik Perahu

Destinasi bebas mobil ini menawarkan tempat pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan modern.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bagi-bagi Sepeda, Warga Diminta Ucapkan Pancasila bukan Nama Ikan

23 Februari 2024

Jokowi Bagi-bagi Sepeda, Warga Diminta Ucapkan Pancasila bukan Nama Ikan

Presiden Jokowi kembali membagikan sepeda ke warga ketika berkunjung ke Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat, 23 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Komunitas B2W Gugat Heru Budi ke PTUN, Kadishub DKI: Pembangunan Jalur Sepeda Lampaui Target

18 Januari 2024

Komunitas B2W Gugat Heru Budi ke PTUN, Kadishub DKI: Pembangunan Jalur Sepeda Lampaui Target

Komunitas Bike To Work akan menggugat Pj Gubernur DKI Heru Budi soal pemangkasan pembangunan jalur sepeda di DKI.

Baca Selengkapnya

Dishub DKI Bakal Bongkar Stick Cone Jalur Sepeda Secara Bertahap, Alasannya?

17 Januari 2024

Dishub DKI Bakal Bongkar Stick Cone Jalur Sepeda Secara Bertahap, Alasannya?

Keputusan itu diambil Kepala Dishub DKI Jakarta setelah mengevaluasi jalur sepeda terproteksi berdasarkan aduan warga.

Baca Selengkapnya

B2W Indonesia Kecam Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Stick Cone Jalur Sepeda

16 Januari 2024

B2W Indonesia Kecam Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Stick Cone Jalur Sepeda

Komunitas Bike to Work Indonesia mengecam pemasangan alat peraga kampanye di stick cone jalur sepeda. Sejumlah stick cone ditemukan rusak.

Baca Selengkapnya

Stick Cone Jalur Sepeda yang Dipasangi Bendera Partai Jadi Bengkok dan Rusak

16 Januari 2024

Stick Cone Jalur Sepeda yang Dipasangi Bendera Partai Jadi Bengkok dan Rusak

Bawaslu DKI meminta partai untuk tertib dalam memasang bendera menanggapi maraknya bendera partai dipasang di stick cone jalur sepeda.

Baca Selengkapnya

B2W Gugat Heru Budi ke PTUN, Pesepeda Bandingkan Pembangunan Jalur Sepeda di Era Anies Baswedan

15 Januari 2024

B2W Gugat Heru Budi ke PTUN, Pesepeda Bandingkan Pembangunan Jalur Sepeda di Era Anies Baswedan

Komunitas B2W atau Bike to Work akan menggugat Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono ke PTUN soal pemangkasan jalur sepeda.

Baca Selengkapnya

5 Poin Gugatan B2W Indonesia ke Heru Budi Soal Jalur Sepeda di Jakarta

14 Januari 2024

5 Poin Gugatan B2W Indonesia ke Heru Budi Soal Jalur Sepeda di Jakarta

Gugatan komunitas B2W Indonesia terhadap Heru Budi ini memiliki konsekuensi hukum terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

B2W Indonesia Akan Gugat Heru Budi ke PTUN karena Pangkas Anggaran Jalur Sepeda

14 Januari 2024

B2W Indonesia Akan Gugat Heru Budi ke PTUN karena Pangkas Anggaran Jalur Sepeda

B2W Indonesia menilai Heru Budi melakukan Malpraktik Tata Kelola Kota Jakarta dalam kebijakan soal jalur sepeda.

Baca Selengkapnya

United E-Motor Tawarkan 25 Persen Saham Motor Listrik untuk Umum

11 Januari 2024

United E-Motor Tawarkan 25 Persen Saham Motor Listrik untuk Umum

Pemegang merek United E-Motor, PT TDI Tbk, menawarkan sebanyak 1.666.666.700 saham kepada publik atau mencapai 25 persen dari modal.

Baca Selengkapnya