TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pemerintah pusat memiliki utang kepada DKI senilai Rp 6,39 triliun. Sebab, pemerintah pusat belum membayarkan dana perimbangan kepada DKI tahun ini dengan jumlah tersebut.

"Tidak terbayarkan dari pemerintah pusat dan jadi piutang pemerintah pusat pada waktunya," kata Saefullah dalam rapat badan anggaran (banggar) di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019.

Hari ini legislatif dan eksekutif menggelar rapat banggar ihwal rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020. Dalam rapat itu, Saefullah mengatakan keuangan pemerintah pusat mengalami defisit sebesar Rp 191,1 triliun.

Dampaknya, pemerintah pusat belum membayarkan dana perimbangan 2019 kepada DKI sebesar Rp 6,39 triliun. Tak hanya itu, prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DKI tahun ini pun diperkirakan turun.

"SiLPA kami dari Rp 8,51 triliun diprediksi menjadi Rp 3,08 triliun," kata Saefullah.

Menurut Saefullah, rancangan KUA PPAS 2020 pun berdampak. Pemerintah DKI merevisi nilai KUA PPAS 2020 dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun.

Catatan koreksi: Berita ini dikoreksi pada Kamis, 24 Oktober 2019 pukul 04.56 atas kekeliruan penggunaan kata piutang di paragraf pertama.