TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 1 November mendatang langsung ditanggapi buruh. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta terkait penolakan terhadap kenaikan upah minimum tahun 2020 sebesar 8,51% pada Rabu besok, 30 Oktober 2019.

"Untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan UMP sebesar 8,51%, ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta," ujar Presiden KSPI Said Iqbal seperti dilansir Antara, Selasa 29 Oktober 2019.

Said Iqbal mengatakan kenaikan UMP dan UMK tahun 2020 sebesar 8,51% berasal dari formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal itu disampaikan dalam Surat Edaran Menaker No.B-M/308/HI.01.00/X/2019 perihal Data Tingkat Inflasi Nasional dan PDB Tahun 2019.

Surat edaran itu mengatakan UMP 2020 akan diputuskan per 1 November 2019. Sedangkan UMK diumumkan pada tanggal 21 November 2019.

Pria yang juga Presiden FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Indonesia) itu juga mengatakan buruh menuntut agar PP 78/2015 segera direvisi sesuai janji dari Presiden Jokowi ketika bertemu perwakilan buruh.

"Baru setelah itu, melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar sebagai dasar penetapan nilai UMP/UMK," ujar Said Iqbal.

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, jumlah item KHL yang dipakai untuk survey adalah 78 item sesuai hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Nasional.

"Perkiraan KSPI, jika menggunakan 78 item KHL maka kenaikan UMP 2020 adalah berkisar 10 hingga 15 persen," kata Said Iqbal.

Selain berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta nantinya buruh dari Banten, Jawa Barat, dan Jakarta akan melakukan unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Oktober 2019.

"Secara bergelombang, KSPI dan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi di 100 kabupaten/kota basis industri," kata Said Iqbal.

Aksi tersebut akan diselenggarakan dalam rentang waktu tanggal 1 - 15 November 2019.

Sebelumnya Anies Baswedan menyatakan akan mengikuti saran pemerintah pusat untuk menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 8,51 persen. Dengan begitu, gaji minimum buruh akan naik dari Rp 3,9 juta menjadi Rp 4,2 juta perbulannya. Padahal KSPI mengusulkan gaji minimum sebesar Rp 4,6 juta.

Meskipun tak sesuai dengan tuntutan buruh, Anies menyatakan para pekerja kerah biru di ibu kota akan mendapatkan banyak manfaat dari program yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah program Kartu Pekerja yang disebut bisa meringankan beban hidup para buruh.