TEMPO.CO, Bekasi - Sejumlah bangunan rumah tinggal di Kampung Jatibulak Terbit, Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sudah dibongkar oleh pekerja proyek kereta lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek.

"Yang dibongkar itu sudah mendapat ganti rugi," kata Buyung, warga setempat, Rabu, 30 Oktober 2019.

Buyung sendiri menerima uang pengganti bangunan seluas 33 meter senilai Rp 106 juta. Sebab, lahan yang didirikan bangunan sebagai tempat tinggal merupakan tanah garapan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diberikan kepada PT Adhi Karya Tbk.

"Uang itu saya belikan rumah, tapi masih nombok, karena harganya Rp 140 juta," kata Buyung. Tapi status lahan menjadi hak milik, bukan lagi tanah garapan.

Buyung mengatakan sebagian besar warga terdampak pembangunan depo maupun stasiun LRT pindah ke wilayah Setu dan Bantargebang. Lokasi di sana menjadi pilihan karena harga lahan masih murah, namun memiliki potensi naik lantaran ada pembangunan jalan tol Cibitung-Cimanggis dan Jakarta-Cikampek sisi selatan. "Rata-rata buat beli lahan," ujarnya sambil menujuk rumah kosong yang menerima ganti sekitar Rp 6 miliar.

Wira, pemilik lahan lainnya mengaku sudah menerima uang pengganti dari pemerintah. Ia enggan menyebut nilainya namun dari uang itu bisa membeli lahan seluas 300 meter di Ciketing Udik, Bantargebang. "Saya menerima harga yang ditawarkan pemerintah," ujarnya yang berencana pindah setelah rumahnya selesai dibangun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan saat ini hampir 100 persen lahan telah mencapai konsinyasi. Progres penyelesaian pembebasan ditargetkan rampung pada November mendatang supaya proyek LRT Jabodebek bisa segera digarap. "Sudah selesai semuanya. Tinggal menyelesaikan konsinyasi. Untuk pembebasan lahan semua hampir kelar," kata dia di kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Selasa, 29 Oktober 2019.