TEMPO.CO, Jakarta - Mantan staf ahli Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang kini menjadi anggota DPRD DKI, Ima Mahdiah, tidak setuju dengan pernyataan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) terkait munculnya anggaran-anggaran janggal. Ima menilai alasan Anies tersebut tidak masuk akal.

"Menurut saya tidak masuk akal kalau pak Anies menyalahkan sistem," ujar Ima saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober 2019.

Menurut Ima, penyebab munculnya anggaran dengan nilai janggal dalam rancangan APBD 2020 karena tidak ada pengawasan dari DKI. Hal itu, kata dia, mengakibatkan human eror yang terjadi tak terkoreksi.

Ima mengatakan secanggih apa pun sistem jika tidak ada pengawasan maka human eror akan tetap terjadi.

"Jadi jangan salahkan sistemnya, sehebat apa pun sistem jika tidak ada pengawasan maka human error akan tetap ada," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dia menambahkan dalam rapat Komisi E bersama Dinas Pendidikan DKI terungkap jika penyebab munculnya salah satu anggaran janggal yaitu lem aibon senilai Rp 82 miliar karena human eror bukan karena sistem.

Sebelumnya Anies menyalahkan sistem e-budgeting sebagai penyebab munculnya sejumlah anggaran janggal di APBD DKI 2020. Menurut dia, sistem warisan dari Ahok tersebut belum pintar sehingga tak bisa mengoreksi kesalahan yang dibuat oleh manusia.

Anies mengaku sudah menyiapkan rancangan sistem penganggaran yang lebih lengkap agar bisa memverifikasi data secara otomotis. "Jadi bisa dibuat algoritmanya jadi saat data yang diinput tidak sesuai dengan perhitungan akan ditolak oleh sistem," ujarnya.

Kisruh soal sistem e-budgeting ini sendiri mencuat setelah Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkap sejumlah anggaran janggal. Diantaranya adalah anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar dan pembelian ballpoint sebesar Rp 124 miliar.