TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD Fraksi PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan langkahnya mengumbar anggaran janggal pada rancangan plafon anggaran 2020, ke publik untuk membantu pemerintah mengawasi anggaran.

Sebelum langsung mengungkap anggaran janggal seperti pembelian lem aibon sebesar Rp 82,8 milliar, PSI telah mendesak pemerintah untuk menggunggah dokumen anggaran ke situs APBD DKI. "Justru saya bantu publish anggaran-anggaran itu dan kami gak mencari sensasi," kata William saat ditemui di sela rapat Komisi A di DPRD DKI, Kamis, 31 Oktober 2019.

William mengatakan partainya secara resmi telah meminta agar pemerintah mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020, ke situs apbd.jakarta.go.id, pada Agustus lalu. Namun, hingga sekarang pemerintah belum membuka dokumen itu untuk publik. "Belum ada jawaban sampai sekarang."

William menjelaskan dokumen tersebut sempat diunggah, tapi langsung ditutup kembali pada 11 Oktober lalu. "Saat diunggah, saya kira permintaan kami direspon. Gak tahunya sorenya sudah nggak ada lagi."

Saat dokumen itu diunggah di situs apbd.jakarta.go.id, William mengaku telah membukanya. Setelah ditutup, kata dia, William masih bisa membuka dokumen tersebut karena riwayat pencarian dokumen melalui situs tersebut masih tersimpan di komputernya.

"Kami akhirnya tahu caranya dalam artian bukan hacking gitu. Kami baru sadar yang ditake down itu tombolnya saja, datanya masih nyangkut," ujar William Aditya Sarana. "Mereka nyebutnya (data dokumennya) bocor."