Anies Baswedan Akan Hukum Penginput Anggaran Lem Aibon
Reporter
Taufiq Siddiq
Editor
Febriyan
Jumat, 1 November 2019 20:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan memanggil sejumlah pegawai yang diduga salah atau keliru dalam mengunggah data ke APBD DKI 2020. Pengunggah lem aibon dan ballpoin bernilai miliaran rupiah akan diperiksa oleh tim khusus.
"Mereka yang mengerjakan dengan seenaknya akan kami periksa semuanya, semua yang berkerja kemarin dengan asal jadi asal masuk akan diperiksa," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat 1 November 2019.
Sebelumnya sejumlah anggaran janggal dalam APBD DKI 2020 diungkap oleh Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana. Dia menyoroti anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar yang diunggah oleh Sudin Pendidikan Jakarta Barat dan anggaran pembelian ballpoint sebesar Rp 123 miliar yang diunggah Sudin Pendidikan Jakarta Timur. Selain itu, ada juga anggaran pembelian komputer sebanyak 7313 unit dengan harga satu unitnya mencapai Rp 15 juta, dan anggaran lainnya.
Anies mengatakan pemeriksaan akan dilakukan terhadap semua Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta yang dianggap memasukkan anggaran janggal. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah penginputan anggaran janggal tersebut disebabkan oleh human error atau faktor lain.
Karena menurut Anies, tidak menutup kemungkinan data tersebut diinput oleh orang lain. "Praktek-praktek itu banyak," ujarnya.
Anies menegaskan bagi pegawai yang terbukti melakukan keselahan akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Pemeriksaan akan dilakukan oleh tim adhock yang diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI.
"Jika ditemukan kesalahan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang dilanggar," ujar Anies.
Sebelumnya Kepala Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat, Sudarman, mengakui dirinya lah yang memasukkan anggaran lem aibon. Dia mengaku asal-asalan memilih komponen lem aibon karena harus memenuhi pagu anggaran yang harus segera dimasukkan. Sementara pengunggah anggaran ballpoint belum berbicara. Hanya saja Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Timur Ade Narun menyatakan anggaran tersebut telah direvisi menjadi anggaran pengadaan alat tulis dan kantor senilai Rp 18 miliar.
