TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengungkapkan bahwa anggaran lem aibon pada rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 lebih dari Rp 82,8 miliar. Menurut dia, anggaran sejenis ditemukan tidak hanya di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat untuk Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP) tingkat Sekolah Dasar Negeri atau SDN.

"Jadi Rp 82 miliar itu baru satu pengadaan saja, masih ada 14 pengadaan lain dengan nilai mencapai Rp 126 Miliar," kata Almas di kantornya, Senin, 4 November 2019.

Almas mengatakan pengadaan lem Aibon sebagai BOP juga ditemukan pada tingkat SMK Negeri Teknologi, SMK Negeri Bisnis dan Manajeman dan SMK Negeri Pariwisata atau Seni. Anggaran lem Aibon untuk SMK Negeri Teknologi disebutnya mencapai Rp 33 miliar.

Menurut Almas, anggaran lem Aibon yang lebih besar itu ditemukan setelah pihaknya menelaah lebih jauh dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang beredar. Menurut dia l, dokumen itu tidak didapatkan langsung dari Pemerintah DKI melainkan dari laporan masyarakat. "Ini kenapa kami meminta dokumen itu kepada Pemprov DKI, agar kami juga tahu dokumen yang kami dapatkan valid tidak," ujarnya.

Polemik ihwal rencana anggaran lem Aibon pertama kali diungkap ke publik melalui cuitan anggota DPRD DKI William Aditya Sarana di Twitter. William menyebut Dinas Pendidikan DKI Jakarta menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem aibon. Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu juga menyoroti rencana anggaran DKI Jakarta untuk pulpen senilai Rp 123 miliar.

Saat ini, anggaran lem aibon senilai Rp 82 milisr itu telah dihapus dari rancangan APBD 2020.