Heboh Anggaran Janggal DKI, Ini Daftar Temuan Legislator dan LSM

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 8 November 2019 10:03 WIB

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta saat membahas rencana Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara 2020, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020 masih terus ditemukan. Jenis anggaran janggal pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI 2020 itu pun beraneka ragam mulai dari alat tulis kantor hingga alat olahraga.

Temuan anggaran janggal dalam plafon anggaran 2020 awalnya diungkap anggota Fraksi PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana. Legislator termuda di Kebon Sirih tersebut mengungkap anggaran janggal pembelian lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang mencapai Rp 82 miliar.

Tempo merekap sejumlah temuan anggaran janggal yang dibeberkan legislator Kebon Sirih dan institusi pegiat antikorupsi. Berikut temuan anggaran janggal versi mereka :

William PSI

William awalnya mengungkap kejanggalan anggaran untuk pembelian lem aibon yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, di dalam laman apbd.jakarta.go.id yang mencapai Rp 82 miliar.

Advertising
Advertising

Tak hanya lem aibon, kejanggalan lain yang ditemukan adalah pembelian pulpen senilai Rp 124 miliar dari Sudin Pendidikan Jakarta Timur hingga pembelian 7331 unit komputer, server dan perangkat penyimpan data pintar (smart storage) Rp 121 miliar dan pengadaan septik tank Rp 166 miliar.

Ima Mahdiah PDIP

Anggota Fraksi PDI DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan anggaran janggal pada revisi rancangan plafon anggaran 2020 masih ditemukan. Bahkan, Ima menyisir 27 anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020.

“Temuan ini sumbernya di dokumen yang sudah direvisi dan terbaru. Yang total anggarannya Rp 89 triliun,” kata Ima saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 7 November 2019. Berikut adalah kejanggalan yang ditemukan Ima:

1. Ballpoint: Rp 633,6 miliar
2. Tinta printer: Rp 258,3 miliar
3. Laptop: Rp 217,4 miliar
4. Komputer PC: Rp 206,7 miliar
5. Kertas F4: Rp 186,7 miliar
6. Buku guru tematik kelas II: Rp 127,7 miliar
7. Lem aibon: Rp 126,2 miliar
8. Meja tulis: Rp 105,3 miliar
9. Buku folio: Rp 78,7 miliar
10. Tinta/toner printer: Rp 59,1 miliar
11. Kursi murid: Rp 53,04 miliar
12. Pasir: Rp 52,1 miliar
13. Tinta printer laserjet: Rp 43,4 miliar
14. Thinner: Rp 40,1 miliar
15. Balliner: Rp 37,3 miliar
16. Helm proyek: Rp 34,2 miliar
17. Kalkulator: Rp 31,6 miliar
18. Penghapus cair: Rp 31,6 miliar
19. Tinta Fujixerox Docuprint 3105 (CT350936): Rp 26,05 miliar
20. Cat minyak berwarna: Rp 19,7 miliar
21. Cat tembok: Rp 18,9 miliar
22. Kaca bening: Rp 18,5 miliar
23. Toner printer: Rp 16,5 miliar
24. Penjilidan buku registrasi akta catatan sipil: Rp 16,1 miliar
25. Rotring: Rp 15,6 miliar
26. Lemari: Rp 10,4 miliar
27. Air mineral: Rp 10,1 miliar

selanjutnya temuan ICW ...

<!--more-->

Indonesia Corruption Watch

ICW menyisir empat anggaran janggal pada rancangan plafon anggaran 2020. Keempat anggaran yang ditemukan ICW adalah pembelian lem aibon hingga Rp 126,2 miliar di rancangan APBD DKI 2020 untuk semua satuan kerja perangkat daerah.

Selain itu, ICW menemukan pembelian pulpen dan balliner Rp 678,9 miliar dan laptop Rp 238,6 miliar lalu anggaran A4/F4 Rp 212,9 miliar.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan menemukan anggaran janggal lain, mulai dari pembelian gunting rumput, buku folio dan tenis meja.

Anggaran pembelian gunting rumput di Dinas Kehutanan sebesar Rp 491 juta, di mana Rp 223 juta di antaranya digunakan untuk pembelian gunting rumput sebanyak 1.324 unit di Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara.

Peneliti ICW Almas Sjafrina saat menggelar konferensi pers di kantornya mengenai rancangan APBD DKI 2020, Senin, 4 November 2020. TEMPO/Yusuf Manurung

Anggaran yang patut dipertanyakan lainnya adalah pembelian buku folio di Dinas Pendidikan senilai Rp 78,8 miliar dan anggaran pembelian tenis meja Rp 8,9 miliar. Anggaran janggal lainnya yang tersisir FITRA adalah pembelian pulpen Rp 579,9 miliar dan penghapus cair Rp 24,1 miliar.

Bahkan, FITRA menemukan anggaran janggal pembelian lem aibon lebih tinggi ketimbang temuan anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana. William menemukan pembelian lem aibon Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Sedangkan FITRA menemukan anggaran lem aibon hingga Rp 126,2 miliar di seluruh SKPD. "Ada beberapa prinsip yang dilanggar oleh Pemprov. DKI dalam penyusunan APBD DKI 2020 saat ini," ujarnya.

Indonesia Budget Center

IBC menemukan usulan anggaran untuk penyusun naskah pidato gubernur senilai Rp 390 juta. Biaya ini untuk membayar 6,5 orang selama 12 bulan. Anggaran tersebut diusulkan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI.

Selain itu, ditemukan pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu Rp 240 juta untuk mendanai empat orang selama 12 bulan.

Kejanggalan lain yang juga diungkap anggaran janggal konsultan penataan kampung kumuh sebesar Rp 556 juta per RW yang diajukan Dinas Perumahan DKI.

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

6 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

11 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

16 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

19 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

21 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

22 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

24 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

24 hari lalu

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.

Baca Selengkapnya

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

25 hari lalu

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.

Baca Selengkapnya