TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta bakal kembali mengadakan rapat untuk memberikan rekomendasi soal dugaan pelanggaran etika yang dilakukan anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Ketua BK DPRD DKI, Achmad Nawawi mengatakan bakal mengadakan rapat terakhir untuk memberikan bahan rekomendasi ke pimpinan dewan pada Rabu pekan ini."Hasil rapat akan menjadi lampiran yang bakal disampaikan ke pimpinan (DPRD DKI)," kata Nawawi melalui pesan singkat, Senin, 18 November 2019.

Warga bernama Sugiyanto melaporkan William ke BK DPRD. Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Maju Kotanya Bahagia Warganya itu menganggap apa yang dilakukan William melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sugiyanto, menilai pelanggaran tampak dari cara William mengunggah usulan anggaran DKI yang janggal melalui media sosial. William mengunggah anggaran janggal APBD DKI seperti pembelian lem aibon yang mencapai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

"Saya melihat bahwa sepertinya dugaan pelanggaran kode etik dalam menyampaikan pendapat. Tidak memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan dan santun," kata Sugiyanto saat dihubungi, Senin malam, 4 November 2019.

Ia menuturkan sejauh ini belum ada keputusan terkait dengan proses pemeriksaan William di BK. Saat BK memanggil William, Selasa, 12 November lalu, yang bersangkutan hanya menjelaskan kronologis dan alasannya mengunggah anggaran janggal pada rencana APBD DKI tahun 2020.

"Jadi kami hanya mendengar. Dan Rabu besok baru kami rapat lagi untuk bahan lampiran kepada pimpinan," ujarnya.

Menurut dia, semestinya William tidak langsung mengunggah adanya anggaran janggal ke media sosial. Alasannya, legislator termuda Kebon Sirih itu mempunyai hak untuk bertanya langsung dengan eksekutif terkait dengan temuannya.

Selain itu, semestinya William membawa anggaran janggal tersebut dalam rapat antara dewan dengan eksekutif yang digelar terbuka. "Jika dalam rapat temuan itu diabaikan baru diungkap ke publik. Posisi William sebagai legislator sejajar dengan eksekutif."

Nawawi mengatakan langkah William PSI baik untuk mendorong transparansi anggaran DKI. Namun, sebaiknya William menggunakan ruang yang telah dimilikinya sebagai legislator. "Karena ada mekanisme dalam pembahasan anggaran," ujarnya.