DKI Revisi Rencana APBD 2020, DPRD DKI Balik Badan ke Komisi

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 25 November 2019 21:21 WIB

Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta -DPRD DKI Jakarta kembali membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI ke tingkat komisi setelah Pemerintah DKI merevisi plafon anggaran sementara itu turun dari Rp 89 triliun menjadi Rp 87 triliun.

Padahal pembahasan KUA PPAS 2020 hari ini sudah masuk dalam rapat Badan Anggaran. "Jadi Banggar diskor, silakan bahas kembali ke komisi," ujar Ketua Banggar Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI, Senin 25 November 2019.

Prasetio meminta agar komisi kembali membahas KUA PPAS bersama dengan SKPD terkait dan melakukan penyesuaian dengan revisi KUA PPAS baru yaitu Rp 87 triliun.

Prasetio menyebutkan bahwa pembahasan komisi tersebut hanya beberpa jam, malam ini pukul 19.00 WIB pembahasan akan dilanjutkan di Banggar. "Skornya sampai jam 7,"ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Daerah menyatakan turunnya KUA PPAS 2020 menjadi Rp 87 triliun karena prediksi pendapatan DKI tahun depan menurun, yaitu disektor pajak.

"Kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp 87 triliun," kata Saefullah di DPRD DKI Jakarta, Kamis 21 November 2019.

Saefullah mengatakan dengan turunnya anggaran tersebut terjadi selisih senilai Rp 10 triliun karena dalam pembahasan KUA PPAS rancangan APBD 2020 terjadi pembengkakan belanja DKI hingga Rp 97 triliun.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

20 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

30 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

47 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

49 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

52 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

52 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

53 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya