TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi optimistis pembahasan Rancangan APBD 2020 bakal tetap maksimal meski hanya dibahas tak lebih dari dua pekan.

Legislatif dan eksekutif sepakat mengesahkan Rancangan APBD 2020 pada 11 Desember 2019. Jadwal tersebut telah lewat dari tenggat waktu yang telah ditetapkan yakni 30 November 2019.

"Soal maksimal dan tidak maksimal, ada aturan dan proses-prosesnya," kata Suhaimi di sela rapat badan anggaran di DPRD DKI, Senin, 25 November 2019. "Dari sisi bahan sudah bisa dibahas. Nah ini juga rapat terbuka semua."

Suhaimi menuturkan molornya pembahasan anggaran DKI disebabkan adanya periodisasi pergantian legislator Kebon Sirih. Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 baru dilantik pada 26 Agustus 2019.

Sebenarnya, kata Suhaimi, legislator sebelumnya juga telah memulai membahas Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, sejak dokumen anggaran tersebut diserahkan dari eksekutif ke legislatif pada 5 Juli lalu. "Tapi pembahasan tidak selesai dan tidak seluruh komisi melakukannya," ujarnya.

Karena pembahasan KUA-PPAS 2020 oleh dewan yang lama belum selesai, maka dilakukan ulang oleh legislator yang baru. "Kalau dewan sebelumnya mencapai kesepahaman maka tidak perlu pembahasan itu lagi. Langsung pembahasan Raperda APBD," ujarnya.

Saat ini, dewan dan pemerintah DKI telah menyepakati jadwal pembahasan Rancangan APBD dimulai pada 25 November dengan agenda pembahasan Raperda APBD, lalu tanggal 2 Desember pidato Gubernur DKI soal Raperda APBD.

Setelah itu tanggal 3 sampai 10 Desember pembahasan RAPBD dari tingkat komisi hingga pandangan akhir oleh DPRD DKI.