TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Andrian mengungkap alasan anggaran rumah DP 0 rupiah sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020 dipotong. Menurut dia, penyebabnya karena masih banyak unit kosong.

"Mungkin salah satu alasan itu di-hold karena ada rusunawa tersedia 6.000 unit," kata Justin saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis, 28 November 2019.

Justin mengatakan dari sejumlah unit rumah susun sederhana atau rusun itu ditemukan banyak yang kosong dan tak berpenghuni di Klapa Village, Jakarta Timur. Sementara itu, pembangunan rusunawa masih terus dilakukan.

Justin pun mengatakan selama masa reses, ia menemukan masih banyak masyarakat yang merasa sosialisasi rumah DP 0 rupiah masih kurang. "Pas saya reses, masyarakat banyak yang tak tahu, misalnya mekanismenya," ujar politikus Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Sementara itu, menanggapi pemotongan anggaran pada program prioritasnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hal tersebut masih dapat dikondisikan. "Ya masih dalam pembicaraan tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan bisa dibahas semuanya," kata dia.

DPRD DKI sebelumnya memangkas beberapa anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020 yang dianggap tidak terlalu penting. Contohnya adalah anggaran rumah DP 0 Rp menjadi Rp 500 miliar yang pada pengajuan KUA PPAS dianggarkan sebesar Rp 2 triliun.

Pada rapat paripurna kedua disetujui besaran anggaran untuk rumah DP 0 rupiah menjadi Rp1 triliun. Akhirnya, anggaran disepakati Rp 500 miliar dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA-PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis lalu.