Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan keputusan penyelenggaraan Reuni 212, Senin 2 Desember 2019, ke pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah dia telah memberikan izin penggunaan kawasan Monas untuk acara yang disebutnya merayakan Maulid. "Tanyakan ke pusat," kata Anies saat ditemui di Jakberfest di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Sabtu 30 November 2019.

Terpisah, Kepala UPT Monas, Muhammad Isa Sanuri, menerangkan kalau hingga hari itu penyelenggaraan Maulid dan Reuni Akbar 212 belum mendapatkan izin keramaian dari kepolisian. Dia menjelaskan, Pemprov DKI hanya bisa memberikan izin penyelenggaraan suatu kegiatan jika semua syaratnya sudah lengkap. Salah satunya, izin keramaian dari polisi itu.

"Nah syarat izinnya itu lagi proses. Rekomendasinya sudah dari kemarin itu. Kalau yang sudah dimonitor ya, dari Polres ke Polda, Polda ke Polri," ujarnya sambil menambahkan, "Tinggal yang dari Polri."

Berawal dari 2016, kegiatan yang dinamakan Aksi 212--dari akronim tanggal dan bulan--mampu menghimpun sejumlah besar umat Islam. Namun sebagian kalangan mengkritiknya bermuatan politik dan digunakan sebagai alat untuk motif tertentu setiap tahunnya.

Senin nanti, Ketua Panitia Maulid Akbar dan Reuni Mujahid 212 tahun ini, Awiet Masyhuri, yakin sebanyak satu juta peserta akan memutihkan kawasan Monas. Mereka akan menyuarakan dua isu: pemulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab dari Arab Saudi dan pemidanaan terhadap Sukmawati Soekarnoputri yang dituduh menista agama Islam.