TEMPO.CO, Bogor - Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendorong pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB Kabupaten Bogor Barat. Hal tersebut diaampaikan dalam forum Borderline Economic Summit (BES) 2019 di Hotel Royal Tulip, Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Kamis, 12 Desember lalu.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Mulyadi mengatakan bahwa pemekaran wilayah merupakan salah satu hal yang strategis bagi Kabupaten Bogor. "Kita mendorong mencabut moratorium dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya kebutuhan jumlah penduduk dan kelayakan seperti hasil kajian oleh lembaga-lembaga yang bisa merekomendasikan daerah otonomi baru," ujarnya, Kamis.

Menurut Mulyadi, wilayah Kabupaten Bogor terbilang luas dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia di tingkat daerah, yakni 5,8 juta jiwa. "Karena Kabupaten Bogor itu kalau di luar Jawa sudah seperti provinsi, bahkan lebih dari provinsi. Jambi saja gak sampai 4 juta jiwa, tapi Kabupaten Bogor udah hampir 6 juta," kata Anggota Komisi V DPR RI itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan meski moratorium DOB Bogor Barat belum dicabut Pemerintah Pusat, pihaknya tetap menyiapkan semuanya sambil menunggu kapan moratorium itu dicabut. Seperti halnya menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk pembebasan lahan untuk calon ibu kota Bogor Barat dalam Rancangan APBD 2020.

"Sehingga nanti, kalau moratorium dicabut, tidak ada alasan persyaratan kita kurang atau alasan lainnya. Tentu banyak yang harus kita lakukan. Yang terdekat ini kami akan memantapkan rapat dengan DPRD terkait pembebasan lahan untuk ibu kota," kata Burhan.

Kabupaten Bogor juga telah menyelesaikan usulan pemekaran DOB Kabupaten Bogor Barat yang kini telah disetujui oleh pemerintah pusat. Total kecamatan Kabupaten Bogor Barat ada 14 kecamatan yakni Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Tenjo, Parungpanjang, dan Rumpin.

Rencananya pada 2020 mendatang, Kabupaten Bogor Barat, sudah mulai melaksanakan DOB setelah pemerintah pusat mencabut moratorium.