TEMPO.CO, Depok -Pasca bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Kota Depok sejak 1 Januari 2020 pekan lalu, Pemerintah Kota Depok saat ini tengah mengkaji total kerugian yang timbul akibat kejadian itu.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, data angka akibat banjir dan longsor yang terkumpul saat ini baru 50 persen dan dari total tersebut kerugian sudah sampai Rp 9 miliar

“Ini belum semuanya, sementara ya, jangan nanti diberitakan kerugian bencana di Depok Rp 9 m, informasi masih sebagian belum selesai,” kata Idris di Balaikota Depok, Senin 6 Januari 2020.

Idris mengatakan, hasil perhitungan akan keluar setelah pihaknya fokus untuk mengatasi dampak bencana, namun saat ini Pemkot Depok masih berupaya penanganan korban bencana.

“Karena sekarang masih banyak korban-korban yang harus kita tolong dan bantu. Bukan hanya korban jiwa, tapi juga sarana prasarana mereka yang sekarang perlu kita bantu,” kata Idris.

Idris mengatakan, untuk penanggulangan dampak bencana pihaknya akan meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, “Kita minta bantuan, kita minta SK gubernur tentang darurat bencana ini yang belum dikeluarkan oleh gubernur,” kata Idris.

Idris menambahkan, saat ini gubernur Jawa Barat baru mengeluarkan SK darurat bencana ke 5 daerah, “Depok belum, tapi segera saya inikan (minta). kita sudah minta supaya dikeluarkan SK gubernur, supaya penggunaan dana BTT di provinsi bisa membantu kota depok,” kata Idris.

Lebih jauh, Idris mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Depok sudah menganggarkan Rp 20 miliar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD TA 2020.

“Anggaran ini untuk menanggulangi korban, tapi kalau dampaknya harus kita anggarkan lagi di Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” kata Idris terkait bencana banjir dan longsor itu.