TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah ada konflik antara dirinya dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal normalisasi sungai di Jakarta.

Anies mengatakan DKI dalam posisi mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal normalisasi sungai di Jakarta. Pemprov DKI mendukung program pemerintah pusat, apapun konsep yang diajukan, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Bahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait itu. "Beliau menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis 9 Januari 2019.

Anies menyebut normalisasi dan naturalisasi sama saja, yakni bertujuan untuk melebarkan sungai.

Kondisi anak kali Ciliwung di jalan Krapu, Pamendangan, Ancol, Jakarta Utara yang akan menjadi salah satu lokasi progam naturalisasi sungai DKI Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

Anies menyebut dirinya lebih memilih kata "pelebaran" untuk penataan sungai, saat ditanya soal pembebasan lahan yang menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta, untuk keperluan penataan sungai.

"Yang pelebaran sungai, pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai itu jadi kami yang nanti akan melakukan pembayaran (pembebasan lahan)," kata dia.

<!--more-->

Pada tahun 2020 ini, Anies mengatakan Pemprov DKI akan berupaya membebaskan lebih banyak lahan untuk pelebaran sungai dan akan menyiapkan dasar hukum pembebasan lahan itu. Namun Anies tidak mau membocorkan dasar hukum yang disiapkan itu.

"Kalau namanya orang mengeluarkan anggaran itu harus ada dasarnya dan itu disiapkan aturan-aturannya," kata Anies.

Menteri Basuki sebelumnya juga mengatakan sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dan Anies. Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut.

Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai. Menurut Basuki, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi, selain sebatas perbedaan terminologi.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Menteri Basuki Hadimuljono seusai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies Baswedan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.