TEMPO.CO, Jakarta - Staf riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Gurnadi Ridwan, mengingatkan agar pemerintah DKI Jakarta melihat efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem pengeras suara bernama Disaster Warning System atau DWS. Menurut Gurnadi, anggaran pembelian enam set perangkat DWS senilai Rp 4,03 miliar terlalu mahal.

"Apakah fungsi peringatan banjir bisa dilakukan tanpa harus memakan anggaran sebesar Rp 4 miliar, karena untuk sekadar memberikan peringatan dini FITRA menilai alat DWS ini terlalu mahal," kata Gurnadi saat dihubungi, Kamis, 16 Januari 2020.

Angka itu, Gurnadi melanjutkan, belum termasuk biaya perawatan DWS. Dia memperkirakan biaya perawatan DWS tidak murah. Gurnadi menyarankan, pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggaran pembelian dan perawatan DWS itu untuk mengatasi banjir.

"Jika dibandingkan alokasi Rp 4 miliar ini bisa digunakan untuk kegiatan fisik yang bisa langsung mengatasi atau meminimalisir banjir," ucap dia.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta akan menambah alat peringatan dini banjir, yaitu DWS di enam kelurahan dengan anggaran Rp 4,03 miliar. Kepala Pusat Data dan Komunikasi BPBD DKI Muhamad Insyaf mengatakan anggaran toa sudah masuk APBD 2020.

Berdasarkan data apbd.dki.go.id, anggaran Rp 4,03 miliar tersebut terdiri dari pengadaan enam Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio dengan anggaran Rp 3,1 miliar, enam set pole DWS Rp 353 juta, enam set Modifikasi software telementary dan Warning Console dengan Amplifier 100W Rp 416 juta.

Lalu enam set Coaxial arrester DWS Rp 14,124,172, enam set Horn speaker 30 W Rp 7.062.086 juta, enam set Storage battery 20 Ah, 24V Rp 70,618,918, enam set elemen antena Rp 90,392,564.

TAUFIQ SIDDIQ