Tanggul Laut Jakarta, Iskindo Minta Jaminan Akses Nelayan Melaut

Senin, 20 Januari 2020 11:02 WIB

Lokasi tanggul laut pantai utara di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, yang sudah ditutup seng pada Kamis, 5 Desember 2019 setelah beberapa waktu lalu jebol. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) meminta jaminan pembangunan tanggul laut Jakarta tak menghambat akses nelayan tradisional untuk dapat melaut.

Ketua Harian Iskindo Moh Abdi Suhufan mengatakan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut Jakarta harus betul-betul memastikan ada akses bagi nelayan tradisional kawasan pesisir untuk dapat melaut dengan lancar.

"Pengembangan NCICD perlu tetap dilanjutkan, cuma karena di sana ada fasilitas PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Muara Angke dan PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera) Muara Baru maka akses nelayan dan kapal keluar masuk ke pelabuhan perikanan harus tetap ada dan dijamin serta tidak dipersulit," kata Abdi kepada Antara di Jakarta, Senin 20 Januari 2020.

Menurut Abdi Suhufan, selain akses kepada nelayan, maka ekosistem mangrove atau hutan bakau juga mesti dipertahankan keberadaannya. Jangan sampai pembangunan proyek NCICD menghilangkan ekosistem bakau yang sudah ada.

Iskindo juga minta desain proyek tersebut harus konsisten dan tidak berubah-ubah. "Sejauh ini ada dua versi yaitu versi Bappenas dan PUPR. Pusat mesti tentukan dan finalkan satu desain definitif agar menjadi rujukan semua pihak," katanya.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia di masa depan tidak hanya kemacetan dan banjir, namun juga perubahan iklim. Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) juga bertujuan sebagai perbaikan lingkungan bagi Kota Jakarta.

"Menurut saya NCICD bukan hanya pengendalian banjir tetapi lebih kepada environmental remediation atau perbaikan lingkungan yang memang sudah melebihi daya dukungnya bagi Jakarta untuk dapat dikembangkan ke depan," ucapnya.

Pada tahun 2014 ke tahun 2018, Kementerian PUPR telah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai sebagai fase awal. Tahun 2014, pembangunan tanggul Tahap I dilakukan di Pluit sepanjang 75 meter.

Pada 2016-2018 pembangunan tanggul laut untuk pengendalian banjir Jakarta tahap II sepanjang 4,5 km terdiri dari dua paket. Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan sepanjang 2,3 km dan Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing dengan panjang tanggul 2,2 km.

Berita terkait

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

1 hari lalu

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

Hakim memvonis eks Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman dengan hukuman empat tahun delapan bulan penjara dan uang pengganti Rp 4,5 miliar.

Baca Selengkapnya

Di World Water Forum ke-10, RI Akan Usul Penetapan Hari Danau Sedunia

2 hari lalu

Di World Water Forum ke-10, RI Akan Usul Penetapan Hari Danau Sedunia

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penetapan Hari Danau Sedunia dalam acara World Water Forum ke-10 yang dihelat di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

4 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

4 hari lalu

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Hunian Modular Berkelanjutan Dibangun di Kawasan Inti IKN, Apa Keunggulannya?

4 hari lalu

Hunian Modular Berkelanjutan Dibangun di Kawasan Inti IKN, Apa Keunggulannya?

Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan akan menggunakan sistem modular untuk membangun hunian di IKN. Apa itu sistem hunian modular?

Baca Selengkapnya

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

5 hari lalu

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Sebut 2 Rumah Dinas Menteri di IKN Telah Rampung: Juli Sudah Semua..

6 hari lalu

Menteri PUPR Sebut 2 Rumah Dinas Menteri di IKN Telah Rampung: Juli Sudah Semua..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dua rumah dinas menteri di IKN sudah rampung pembangunannya.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

6 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

8 hari lalu

Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

Tiga kapal nelayan Indonesia asal Natuna ditangkap oleh penjaga laut otoritas Malaysia. Dituding memasuki perairan Malaysia secara ilegal.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

8 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya