Bursa Wagub DKI, PKS Ajak Nurmansjah Lubis Bersafari Politik

Reporter

Antara

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 22 Januari 2020 07:32 WIB

(kiri ke kanan) Ketua Majelis Pertimbangan PKS DKI Mohammad Arifin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Sakhir Purnomo, dan Wakil Ketua DPW PKS DKI Khoirudin saat konferensi pers di kantor DPW PKS DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengajak kadernya Nurmansjah Lubis yang dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Jakarta untuk melakukan safari politik ke 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang akan mewakili masyarakat untuk memilih Wakil Gubernur Jakarta.

"Intinya rencana besarnya kami akan berkomunikasi secara maksimal dan kemudian Bang Anca akan kami keliling kan. Kami akan kenalkan. Nantinya Bang Anca akan menjelaskan rencana- rencananya jika menjadi Wagub," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sakhir Purnomo di kantornya Cempaka Baru, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Nurmansjah Lubis bersama putrinya. Dok pribadi

Menurut Sakhir proses safari politik yaitu berkomunikasi langsung dengan para anggota DPRD maupun partai merupakan hal yang wajar dilakukan.

"Kan biasa ketika ada proses di DPRD lalu ada komunikasi ya itu hal biasa lah," kata Sakhir.

Advertising
Advertising

Meski demikian Sakhir mengatakan belum diketahui rencana atau pun program- program yang akan dilakukan oleh Nurmansjah karena persetujuan namanya sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta baru berumur satu hari.

"Saya kan belum ketemu langsung, saya baru hubungin semalam. Saya baru minta biodata lengkapnya untuk dibagikan ke teman- teman media," kata Sakhir.

Sebelumnya, pada Selasa pagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerima surat yang menyatakan dua orang Cawagub telah ditentukan oleh Partai Gerindra dan PKS.

Kedua nama tersebut adalah Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS yang menggeser dua nama sebelumnya yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

ANTARA

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

19 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

24 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

41 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

52 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

58 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

19 Maret 2024

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

16 Maret 2024

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

15 Maret 2024

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

15 Maret 2024

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya