PSI Laporkan Proyek Revitalisasi Monas ke KPK, Ini Kejanggalannya

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 23 Januari 2020 12:33 WIB

Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -Tim Advokasi Partai Solidaritas Indonesia disingkat PSI DKI Jakarta mendatangi kantor KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis pagi, 23 Januari 2020 terkait kisruh proyek revitalisasi Monas.

Mereka melaporkan proyek revitalisasi Monas yang mempunyai beberapa kejanggalan. Di antaranya perusahaan kontraktor yang tidak jelas dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang meloloskan lelang perusahaan terkait.

"Perusahaan kontraktor iya, tadi soalnya ada dugaan soal alamat kantor kontraktor itu tidak jelas. Tapi ada SKPD terkait juga. Kenapa bisa meloloskan lelang untuk perusahaan itu?" ujar Patriot Muslim, anggota Tim Advokasi PSI Jakarta di Kantor KPK.

Patriot menjelaskan bahwa tujuan kedatangan timnya ke KPK karena ingin menjernihkan isu yang berkembang.

"Kalau memang ada pelanggaran ya diusut, kalau pun memang gak ada ya harus ada keterangan dari KPK," ujarnya.

Terkait alamat kantor pemenang lelang PT Bahana Prima Nusantara, tuturnya, akhirnya bisa berkembang ke adanya dugaan bahwa perusahaan kontraktor tersebut merupakan perusahaan kertas atau perusahaan bendera. "Itu kan menyalahi aturan lagi kalau memang seperti itu," tutur Patriot.

Patriot menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan ke KPK di antaranya dokumen dari LPSE, penelusuran tim Advokasi PSI, dan beberapa link dari media.

"Memang masih harus banyak yang didalami, makanya kita pengin sinergis dengan KPK supaya bisa membuktikan masalah ini. Karena jangan sampai kita menduga-duga ada kecurigaan, terus akhirnya masyarakat jadi resah," demikian Patriot soal pelaporan kejanggalan proyek revitalisasi Monas itu.

Advertising
Advertising

KIKI ASTARI | DA

Berita terkait

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

1 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

3 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

8 jam lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

9 jam lalu

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lulusan Universitas Jember, Unair, dan Unpad itu melaporkan Dewas KPK Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

13 jam lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

14 jam lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

15 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

16 jam lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat

17 jam lalu

KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat

KPK hentikan sementara aktivitas di rutan POM AL dan rutan Pomdam Jaya Guntur imbas kasus pungli yang berujung pemecatan 66 pegawai

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

20 jam lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya