TEMPO.CO, Bandung -Asisten Perekonomian dan Pembangungan, Sekretariat Daerah Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan pada 2020 ini ditargetkan sudah dimulai pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor. “Tahun ini harus sudah dibangun. Desainnya sudah siap,” kata dia di Bandung, Kamis, 6 Februari 2020.

Eddy mengatakan, jalan khusus tambang tersebut diperuntukkan sebagai jalur transportasi khusus pengangkutan bahan hasil tambang di Cigudeg dan Rumpin, Kabupaten Bogor. “Gak boleh umum. Khusus tambang,” kata dia.

Eddy mengatakan, pembangunan jalan tambang itu tidak menggunakan dana pemerintah. Ada dua opsi yang tengah dijajaki untuk mendanai pembangunan jalan tambang itu. “Yang jelas bukan pakai APBD atau APBN,” kata dia.

Opsi pertama yang tengah dilakukan saat ini, dengan menawarkan pada seluruh pengelola tambang yang akan memanfaatkan jalan khusus tambang itu untuk keroyokan membangun sekaligus mengelolanya. Opsi kedua, mencari investor yang berminat membangun jalan itu sekaligus mengelolanya. Pada opsi kedua ini, pengelola tambang akan dikenai biaya setiap angkutan hasil tambangnya melintas.

Eddy mengatakan, saat ini pemerintah Jawa Barat tengah menjajaki opsi pertama. “Kalau tidak. Kita cari investor yang membangun,” kata dia.

Menurutnya, jalan tambang tersebut akan melintasi areal tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, agar angkutan bahan hasil tambangnya tidak lagi melewati Jalan Raya Parung Panjang, Bogor. “Outlet-nya ke tol Karawaci,” kata dia.

Eddy mengatakan jalan tambang tersebut sengaja dirancang langsung terhubung dengan jalan tol, kendati soal ini masih dalam bahasan dengan pengelola jalan tol. Opsi itu dipilih karena paling sedikit melintasi permukiman. “Itu yang paling sedikit mengganggu kawasan perumahan,” kata dia.<!--more-->

Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan, pihak yang membangun jalan khusus tambang itu sekaligus akan mengelolanya. “Sedang ditawarkan,” kata dia, Kamis, 6 Februari 2020.

Asep mengatakan, jalan khusus tambang itu rencananya tersambung dengan jalan tol Jakarta-Merak di Balaraja, Tangerang, Banten. “Melewati daerah Banten dulu sekitar 2 kilometer, baru masuk Balaraja,” kata dia.

Opsi tersebut masih dibahas dengan pemerintah Tangerang, Banten. Jika Tangerang menolak, opsi yang akan dipilih jalan khusus tambang itu berbelok masuk ke ujung Jalan Raya Parung Panjang di Bogor. “Di Banten masuk ke jalan provinsi Banten lagi,” kata Asep.

Kepala Bidang Pertambangan, Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam Jawa Barat, Tubagus Nugraha mengatakan, bersamaan dengan rencana membangun jalan khusus tambang, Dinasnya juga tengah mengkaji kemungkinan memberlakukan moratorium pemberian ijin pertambangan di Kabupaten Bogor, khusus di daerah Rumpin, Ciguded, dan Parung Panjang. “Ini lagi dikaji,” kata dia, Kamis, 6 Februari 2020.

Desain jalan khusus tambang dirancang sepanjang 24,8 kilometer. Jalan tersebut dibangun memutari Jalan Raya Parungpanjang. Biaya konstruksinya ditaksir menembus Rp 524,9 miliar, termasuk di dalamnya biaya pembebasan lahan Rp 134,5 miliar. Lahan yang dibutuhkan menembus 44,8 hektare.

Dinas ESDM Jawa Barat mencatat aktivitas penambangan yang terdapat di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang di Kabupaten Bogor yang memanfaatkan Jalan Raya Parung Panjang untuk pengiriman bahan hasil tambangnya. Di Kecamatan Cigudeg, yang terbanya, terdapat 44 perusahaan yang memegang IUP Operasi Produksi dan 11 perusahaan memegang IUP Eksplorasi.<!--more-->

Selanjutnya di Kecamatan Rumpin 14 perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi dan 4 perusahaan memiliki IUP Eksplorasi. Sementara di Kecamatan Parung Panjang terdapat 3 perusahaan yang mengantungi IUP Operasi Produksi.

Aktivitas lalu-lintas penambangan itu mendapat penolakan warga, sehingga pemerintah Kabupaten Bogor memberlakukan pembatasan waktu opeasi bagi angkutan tambang.

Sepanjang tahun 2019 hanya 55 perusahaan pemegang IUP yang aktif berproduksi. Terbesar tambang galian andesit yang di operasikan oleh 51 perusahaan pemegang ijin dengan total produksi tahun 2019 menembus 27,7 juta ton. Lainnya, diantaranya 1 perusahaan pemegang ijin untuk penambangan pasir pasang mencatatkan produksi 24 ribu ton, 1 perusahaan tambang galian dengan produksi 59 ribu ton, serta 1 perusahaan yang tambang pasir dengan produksi 9 ribu ton.