TEMPO.CO, Jakarta - Panitia khusus alias Pansus banjir Jakarta ditetapkan sebanyak 25 orang yang terdiri dari perwakilan setiap fraksi di DPRD DKI Jakarta. Dalam surat yang beredar, PDIP memperoleh jatah terbanyak, yakni 6 orang.

Surat itu tercantum perihal penunjukan anggota fraksi untuk duduk dalam panitia khusus banjir. Surat diterbitkan tanggal 26 Februari 2020 yang ditujukan kepada para ketua fraksi DPRD DKI.

Sekretaris DPRD M. Yuliadi menuturkan, surat itu baru disampaikan kepada seluruh anggota fraksi. "Surat baru disampaikan kepada seluruh anggota fraksi supaya menyampaikan usulan jumlah anggota dari masing-masing fraksi," kata Yuliadi saat dihubungi, Kamis, 27 Februari 2020.

Selanjutnya, Gerindra berhak mengajukan 5 orang disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4 orang. Sementara itu, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai NasDem masing-masing harus menyerahkan 2 orang. Sisanya Partai Golkar dan PKB-PPP 1 orang.

Petugas berjaga saat baniir di Underpass Senen, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. Hujan deras yang melanda Jakarta sejak senin malam mengakibatkan banjir di beberapa titik. TEMPO/Muhammad Hidayat

Yuliadi berujar, pengumuman anggota pansus bakal disampaikan dalam rapat paripurna dewan. "Setiap pembentukan pansus harus disampaikan dan diumumkan di acara paripurna," ucap dia.

Jumlah anggota pansus ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pasal itu mengatur, anggota pansus paling banyak 25 orang dengan ketentuan anggota dewan lebih dari 100 orang.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani, mengatakan legislator sepakat untuk membentuk pansus banjir di Jakarta. Pembentukan pansus banjir telah dibahas dan disetujui Badan Musyawarah DPRD DKI yang baru menggelar rapat Senin, 24 Februari 2020.

Ketua Fraksi PKS DKI Muhammad Arifin mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus banjir Jakarta yang dikhawatirkannya hanya hendak mencari kesalahan Anies Baswedan.

Atas dasar itu PKS menolak pembentukan pansus banjir Jakarta. Namun Badan Musyawarah DPRD DKI menyatakan telah sepakat membentuk pansus banjir Jakarta pada Senin kemarin.

"Urgensinya apa? Yang kita harapkan Anies dengan seluruh SKPD itu kolaborasi dalam ngatasi banjir, itu yang harus kita desak," kata Arifin di ruang kerjanya di Fraksi PKS DPRD DKI, Senin, 24 Februari 2020.

Banjir melanda Jakarta sejak 1 Januari 2020. Hujan deras masih berlangsung hingga Februari ini. Setelah hujan, banjir kemudian muncul merata di sejumlah titik di lima kota Jakarta. Terakhir kali banjir terjadi pada 23 dan 25 Februari. Banjir telah melumpuhkan akses jalan raya, jalan tol, hingga pelayanan transportasi publik seperti kereta dan bus Transjakarta.