Cegah Corona, Gubernur Banten Gunakan Masker saat Lantik Pejabat

Selasa, 3 Maret 2020 14:49 WIB

Gubernur Banten Wahidin Halim.

TEMPO.CO, Serang – Setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengumumkan adanya dua Warga Negara Indonesia positif virus corona atau covid-19, Gubernur Banten Wahidin Halim memakai masker saat melantik lima pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa, 3 Maret 2020.

Pria yang akrab disapa WH tersebut mengungkapkan, dirinya menggunakan masker saat melantik pejabat eselon II itu merupakan bentuk antisipasi terhadap penyebaran virus corona menyusul adanya Warga Negara Indonesia asal Depok, Jawa Barat, yang telah positif terjangkit virus corona.

“Ini kan antisipasi. Kayak begini kan saya di depan teman-teman wartawan banyak, mana tahu kalau ada yang sedang sakit. Ini kan antisipasi, menjaga saja. Kan harus pake masker di tempat umum, sekarang sudah dianjurkan,” kata mantan Wali Kota Tangerang tersebut.

Menurutnya, Pemprov Banten sudah mengantisipasi penyebaran virus Corona di wilayah Banten. Sebagai langkah antisipasi, ia sudah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk tanggap menyiapkan rumah sakit rujukan apabila di Banten terjadi kasus penyebaran virus corona.

Menurut Wahidin, Pemprov sudah melakukan respons kewaspadaan terhadap 28 orang dalam kategori pemantauan covid-19. “26 orang sudah dinyatakan sembuh dan dua orang masih dalam perawatan,” katanya.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku sudah menugaskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten untuk menyisir seluruh tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Banten. Mereka akan melakukan cek kesehatan untuk memastikan tidak ada TKA yang terjangkit virus corona.

“Saya sudah menugaskan kepada dinas terkait untuk berkoordinasi dengan keimigrasian karena kan banyak saat ini berita hoax TKA yang masuk ke Banten tanpa karantina,” katanya.

Ia meminta kedua organisasi perangkat daerah (OPD) itu melakukan pendataan yang valid. Sehingga bisa menjadi acuan untuk mengetahui ada tidaknya TKA yang terjangkit virus corona. “Jadi kita jelas dulu datanya baru nanti kita informasikan langkah-langkah seperti apa,” katanya.

Berita terkait

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

1 jam lalu

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

Pernyataan Dharma Pongrekun pernah kontroversi saat pandemi Covid-19 karena menurutnya hasil konspirasi dan rekayasa. Kini, ia maju Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

2 jam lalu

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, subvarian Covid-19 dari SARS-CoV-2 disebut FLiRT kini menjadi varian dominan di AS.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

17 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya