TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mengungkap kekhawatiran adanya persebaran virus corona di rangkaian kereta rel listrik atau KRL. Dalam sebuah foto yang beredar hari ini, tampak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah berdiri di podium dan di belakangnya terdapat paparan tentang kewaspadaan risiko Covid-19 via transportasi publik.

Dalam slide terpampang tulisan, "Secara umum rerata waktu tempuh dari lokasi tinggal pengidap Covid-19 dengan transportasi publik adalah lebih kurang 55 menit."

Juga terdapat tulisan, "Risiko kontaminasi terbesar terjadi di wilayah KRL-2 atau Rute Bogor-Depok-Jakarta Kota."

Ilustrasi KRL. TEMPO/Ninis Chairunissa

Adapun tulisan lainnya menyebut zona KRL-4, yaitu Cikarang-Bekasi-Jakarta Timur dilaporkan relatif bebas dari Covid-19 sementara ini.

Anies Baswedan membenarkan foto yang memuat informasi terkait risiko tinggi penularan virus corona di KRL rute Bogor- Depok- Jakarta Kota itu.

Anies mengatakan bahwa hal tersebut merupakan data internal dari pemerintah DKI dalam memitigasi potensi risiko penularan virus Corona.

"Intinya adalah kenapa tadi dikumpulkan seluruh jajaran, baik kepala OPD maupun pimpinan BUMD, untuk menyampaikan semua potensi risiko sehingga jajaran bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu, 11 Maret 2020.

Anies mengatakan data tersebut diperoleh dari sebaran orang-orang dalam pemantauan hingga pengawasan penularan virus corona. Anies mengatakan mitigasi tersebut bukan hanya di sektor transportasi saja, tapi juga di sektor yang lain.

Anies menegaskan bahwa data tersebut bukan berarti ada kasus penularan virus corona di KRL. "Jadi yang disampaikan bahwa saat ini ada kasus, bukan. Tapi saat ini kita punya potensi risiko-risiko, salah satunya adalah transportasi, tapi juga aspek-aspek lain," ujarnya.

Anies menyebutkan dengan adanya data pemetaan tersebut menjadi acuan dalam menyusun mitigasi, seperti ada potensi di sektor transportasi Dinas Perhubungan langsung siap dengan jajaran dan operator.

"Tapi kan itu untuk kebutuhan internal supaya kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi. Jadi itu salah satu hal yang harus disiapkan oleh Dinas Perhubungan langsung komunikasi. Jadi langsung komunikasi tadi dengan jajaran di seluruh operator," ujarnya.