Politikus PKS Apresiasi Penundaan Pemilihan Wagub DKI

Reporter

Adam Prireza

Senin, 23 Maret 2020 12:32 WIB

Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Dok.Tempo / Dok.Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan penundaan rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI merupakan langkah tepat. Sebab, kata dia, tren pandemi Corona di Jakarta meningkat.

"Keputusan cepat dan tepat terhadap penundaan ini harus diapresiasi karena untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan waktu untuk menggelar paripurna berikutnya masih sangat lapang," kata Suhaimi dalam keterangan tertulis, Senin, 23 Maret 2020.

Suhaimi menjelaskan penundaan tersebut dapat dimanfaatkan kedua calon wakil gubernur, Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mematangkan visi dan misinya. Seharusnya, visi dan misi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Senin hari ini.

Politikus PKS ini menilai momen penundaan pemilihan Wagub DKI dapat memberi ruang bagi mahasiswa, pakar, dan peneliti di bidang politik dan tata negara untuk mendalami serta menjadikan proses pemilihan sebagai penelitian ilmiah. "Dengan demikian, siapa pun yang terpilih menjadi Wagub maka menjadi Wagub DKI yang terpilih secara transparan, terlegitimasi, dan tidak ada cacat hukum," tutur Suhaimi.

DPRD DKI memutuskan menunda rapat paripurna pemilihan wakil gubernur yang dijadwalkan pada Senin, 23 Maret 2020. Keputusan tersebut diambil untuk mencegah penularan Covid-19 atau virus Corona.

Advertising
Advertising

"Saya putuskan untuk ditunda sementara karena melihat situasi yang tidak memungkinkan karena virus Corona ini," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam keterangan tertulis, Jumat 20 Maret 2020.

Prasetio mengatakan rapat paripurna ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Dalam surat yang ditandatangani Prasetio, penundaan pemilihan Wagub DKI Jakarta akan diagendakan kembali dalam rapat badan musyawarah dewan. Langkah tersebut merupakan salah satu mitigasi di internal DPRD DKI untuk mencegah penularan Covid 19. "Yang pasti penundaan ini merupakan langkah mitigasi kami di DPRD DKI Jakarta," ujarnya.

Saat ini proses pemilihan Wagub DKI sudah sampai tahap wawancara dua kandidat, yaitu Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS. Dua nama tersebut muncul menggantikan dua kandidat sebelumnya yang mandek dalam pemilihan, yaitu kader PKS Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

ADAM PRIREZA

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

10 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

3 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

3 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya