Tangkal Berita Bohong, DKI Bikin Kanal Jala Hoaks

Reporter

Adam Prireza

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 27 Maret 2020 13:21 WIB

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kanal informasi dan klarifikasi bernama Jakarta Lawan Hoaks alias Jala Hoaks. Kanal yang dikelola oleh Seksi Pelayanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta itu bertujuan memantau dan menerima laporan hoaks yang beredar di media sosial.

Informasi atau pantauan itu selanjutnya akan diklarifikasi dengan fakta sesungguhnya. “Ini dilakukan dalam rangka pencegahan informasi palsu yang beredar di masyarakat, salah satu diantaranya adalah terkait informasi Covid-19," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, dalam keterangan tertulisnya.

Atika menjelaskan, kanal itu juga dibuat untuk mengedukasi masyarakat lewat literasi digital khususnya untuk melawan hoaks. Lewat kanal itu, diharapkan masyarakat Jakarta juga dapat terbiasa menyebarkan informasi positif yang benar. Kanal tersebut dikelola oleh tim yang bertugas memverifikasi laporan masyarakat yang masuk melalui hotline aplikasi percakapan WhatsApp terkait berita yang diduga hoaks

Menurut Atika, kanal tersebut telah aktif melakukan klarifikasi informasi hoaks sejak Sabtu, 21 Maret 2020 lalu. Adapun hoaks yang diklarifikasi oleh kanal tersebut terdiri dari tujuh kategori seperti berikut:

1. Konten buatan: Konten baru yang sengaja dibuat dan didesain untuk menipu dan merugikan.

Advertising
Advertising

2. Manipulasi konten: Informasi yang dimanipulasi untuk merusak atau menipu.

3. Konten tiruan atau tipuan: Informasi yang berasal dari tiruan sumber aslinya.

4. Konten yang salah: Informasi berisi konten yang asli, namun dipadankan dengan konteks informasi yang salah.

5. Konten menyesatkan: Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu.

6. Informasi yang tidak berhubungan: Konten dengan judul, gambar, atau keterangan yang tidak berhubungan.

7. Sindiran atau parodi: Konten yang tidak ada niat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui.

Atika menjelaskan, hasil klarifikasi dari informasi hoaks tersebut akan ditampilkan lewat situs data.jakarta.go.id/jalahoaks serta media sosial Instagram dan Twitter dengan nama @jalahoaks dan Facebook jala.hoaks.

“Tidak hanya itu, untuk mengetahui validitas informasi yang beredar di berbagai media sosial atau melaporkan suatu informasi hoaks, masyarakat dapat mengirimkan laporan melalui nomor WhatsApp 0813 5000 5331,” kata Atika.

Berita terkait

7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

23 jam lalu

7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

Kampanye negatif di media sosial semakin rawan saat pilkada.

Baca Selengkapnya

BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

6 hari lalu

BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan dampak proporsi jumlah penduduk kelas menengah yang turun kelas.

Baca Selengkapnya

Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

7 hari lalu

Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

KPK terus memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan Bansos Presiden di masa pandemi Covid-19. Kerugian negara sementara Rp 125 Miliar.

Baca Selengkapnya

CekFakta #275 Hindari Panik, Bekali Diri untuk Tangkal Hoaks Seputar Cacar Monyet

8 hari lalu

CekFakta #275 Hindari Panik, Bekali Diri untuk Tangkal Hoaks Seputar Cacar Monyet

Agustus lalu Kementerian Kesehatan mengumumkan sebanyak 88 kasus cacar monyet (Mpox) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

10 hari lalu

BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar mengatakan ada 9,48 juta penduduk kelas menengah yang turun kelas ke ambang rentan miskin.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Peran Jokowi Ketika Pandemi Covid-19

10 hari lalu

Prabowo Ungkap Peran Jokowi Ketika Pandemi Covid-19

Presiden terpilih Prabowo Subianto membela Presiden Jokowi yang kebijakan dan kinerjanya kerap mendapatkan kritikan.

Baca Selengkapnya

Mark Zuckerberg Menuduh Biden Sensor Konten Covid-19, Apa Maksudnya?

11 hari lalu

Mark Zuckerberg Menuduh Biden Sensor Konten Covid-19, Apa Maksudnya?

Mark Zuckerberg mengatakan ia menyesal telah tunduk pada tekanan pemerintah dalam kesaksian di tengah-tengah kampanye pilpres yang memanas.

Baca Selengkapnya

Kabar Baik untuk Karyawan Australia: Kini Berhak Abaikan Email dan Telepon Kantor Setelah Jam Kerja

12 hari lalu

Kabar Baik untuk Karyawan Australia: Kini Berhak Abaikan Email dan Telepon Kantor Setelah Jam Kerja

Karyawan di Australia, dalam banyak kasus, tidak dapat dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari majikan mereka di luar jam kerja.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Marsudi Temui Wang Yi di Beijing, Bahas Pengembangan Vaksin Hingga Herbal

16 hari lalu

Menlu Retno Marsudi Temui Wang Yi di Beijing, Bahas Pengembangan Vaksin Hingga Herbal

Menlu Retno Marsudi akan bertemu dengan Menlu Cina Wang Yi dalam pertemuan di Beijing mulai Kamis 22 Agustus 2024

Baca Selengkapnya

Beda dengan COVID-19, WHO Sarankan Vaksinasi Terarah untuk Cacar Monyet Mpox

17 hari lalu

Beda dengan COVID-19, WHO Sarankan Vaksinasi Terarah untuk Cacar Monyet Mpox

WHO merekomendasikan "vaksinasi terarah" dalam upaya melawan cacar monyet atau mpox, alih-alih vaksinasi massal

Baca Selengkapnya