Pemprov DKI Bagikan 100.000 Bantuan Sosial ke 3 Wilayah Jakarta

Reporter

Adam Prireza

Minggu, 19 April 2020 19:20 WIB

Pekerja menata tas berisi bantuan sosial Sembako dari Kementerian Sosial untuk dinaikan ke atas mobil di Food Statio Cipinang, Jakarta, Kamis, 16 April 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendistribusikan bantuan sosial di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke-14 kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Utara, dan Selatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan pembagian bantuan dilakukan sejak 9 April 2020.

“Total paket yang didistribusikan 100.323 paket,” ujar Ani dalam keterangan tertulis, Ahad, 19 April 2020. Adapun paket yang dibagikan berisi bahan pokok, seperti beras 5 kilogram, dua kaleng ikan dalam kemasan, 0,9 liter minyak goreng, dua bungkus biskuit, serta dua lembar masker kain dan dua batang sabun mandi.

Menurut Ani tidak ada pembagian bantuan berupa uang tunai. Ia menjelaskan bantuan sosial rencananya akan dibagikan kepada 1,2 juta kepala keluarga yang bermukim di DKI Jakarta dengan status warga miskin dan rentan miskin. Program yang bersumber dari realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI ini akan didistribusikan setiap hari sampai 24 April 2020.

Di Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 ini, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan mekanisme pengumpulan data, verifikasi, dan validasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah, sebelumnya mengatakan bagi warga yang memenuhi kriteria, tapi belum terdaftar ataupun tidak memiliki KTP/identitas DKI Jakarta masih bisa mendapatkan bantuan.

Warga yang berdomisili di Jakarta, ucap Irmansyah, dapat segera melapor kepada RW setempat. Kemudian mereka bisa mengisi formulir permohonan Bantuan Sosial PSBB COVID-19.

Advertising
Advertising

"Warga wajib melampirkan surat keterangan domisili dari Ketua RT setempat serta wajib melampirkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan bagi yang terkena PHK atau dirumahkan," kata Irmansyah.

ADAM PRIREZA

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

8 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Kisruh Google Lakukan PHK yang Diprotes Tentang Kerjasama yang Dukung Israel, Pekerja Buka Suara

7 hari lalu

Kisruh Google Lakukan PHK yang Diprotes Tentang Kerjasama yang Dukung Israel, Pekerja Buka Suara

Salah satu karyawan Google pun buka suara terkait PHK yang dilakukan Google terhadap 28 karyawan.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Lakukan PHK Karyawan, Simak Ketentuan Hak dan Kewajiban yang Harus Ditaati

7 hari lalu

Perusahaan Lakukan PHK Karyawan, Simak Ketentuan Hak dan Kewajiban yang Harus Ditaati

Perusahaan yang melakukan PHK perlu memperhatikan beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajibannya terhadap karyawan.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

7 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

7 hari lalu

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

MK tidak menemukan bukti penyaluran bansos oleh Jokowi dan sejumlah menteri ditujukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

9 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

13 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

14 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya