TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, segera memperbaiki data penerima bantuan sosial atau bansos semasa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia mengutarakan bantuan dari pemerintah harus tepat sasaran dan jangan sampai ada yang menyalahgunakan.

"Ini penting karena saya mendapat banyak laporan warga yang disebut miskin dan rentan miskin justru tidak dapat," kata Prasetio saat dihubungi, Kamis, 23 April 2020.

Prasetio mengingatkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjadi acuan Pemerintah Pusat untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak virus Corona. Itu artinya, dia menilai, perbaikan data harus dimulai dari tingkat RT dan RW.

Sebab, data tersebut yang akan dilaporkan ke lurah lalu naik ke camat, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi. "Saya baca di berita justru warga di Kelapa Gading dapat itu paket bantuan. Ini piye?" tanya politikus PDIP ini.

Sebelumnya, beberapa masalah muncul dalam penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah DKI. Sejumlah anggota dewan mengkritik penerima bansos yang tidak tepat sasaran.

Bantuan sosial dari Pemerintah DKI justru diterima oleh orang-orang yang memiliki rumah mewah dan mobil di kawasan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Belakangan nama anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI, Johny Simanjuntak, juga masuk dalam daftar penerima bansos. Ada juga penerima bansos berstatus PNS dan TNI aktif.

Pemerintah DKI telah mendistribusikan bantuan sosial sejak Kamis, 9 April 2020 atau sehari sebelum PSBB Jakarta berlaku. Bantuan akan dibagikan kepada 1,2 juta warga miskin dan rentan miskin sekali seminggu.

LANI DIANA