DKI Catat Penerima Bantuan Sosial Tahap 2 Capai 2 Juta KK

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 6 Mei 2020 17:15 WIB

Ketua Rukun Tetangga 08 mendistribusikan bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada warga di kawasan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Kamis, 23 April 2020. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI mencatat ada tambahan data penerima bantuan sosial pada tahap kedua untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 atau virus Corona.

"Ada tambahan data yang ditotal berjumlah 2 juta," ujar wakil ketua II Tim Gugus Covid DKI, Catur Laswanto dalam rapat virtual Komisi E DPRD DKI, Rabu 6 Mei 2020.

Catur merinci tambahan data warga penerima saat ini sekitar 1,2 juta Kepala Keluarga yang terdampak akibat pandemi Covid 19. Mereka terdiri dari nelayan, sopir angkot, bajaj, ojek online dan ojek pangkalan.

Catur menyebutkan tambahan tersebut berasal dari pendataan yang dilakukan oleh RW. Lalu, kata Catur, juga ada tambahan data dari kelompok yang sebelumnya memiliki penghasilan cukup, tapi saat ini membutuhkan bantuan karena kehilangan pekerjaan seperti, pegawai hotel atau restoran. Jumlah data dari kelompok tersebut mencapai 541.000 KK.

Namun, Catur menambahkan untuk data 2 juta warga tersebut masih belum final, karena masih dalam proses sinkronisasi. Selain itu, kata Catur, data jumlah penerima bansos tahap kedua tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). "Saya katakan sekali lagi untuk data 2 juta ini masih belum final," ujarnya.

Advertising
Advertising

Catur mengaku belum bisa menjelaskan terkait teknis pembagian bansos untuk tahap kedua tersebut karena masih menunggu finalisasi data. "Untuk teknis pembagiannya belum bisa saya sampaikan," ujarnya.

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

23 jam lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

2 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

3 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

3 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

3 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

3 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

9 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

10 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya