TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI tidak punya anggaran untuk memberikan bantuan sosial (Bansos) di tengah pandemi Corona.

"Pernyataan Menkeu itu seolah Pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini," kata Zita melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Mei 2020. "Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik," tuturnya.

Menteri Keuangan sebelumnya mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai bantuan sosial sembako bagi 1,1 juta warganya. Kabar ihwal ketiadaan anggaran bansos itu dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Zita menambahkan Pemprov DKI telah melakukan banyak hal dalam menanggulangi wabah Corona. Bahkan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pendistribusian Bansos pertama kali dilakukan DKI. Selain itu, kata dia, DKI telah berkorban dengan tetap memfasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, mengurangi jam operasi kendaraan umum, tetap berani mengambil langkah untuk melawan wabah ini meski pendapatan daerah menyusut sampai 53 persen.

"Justru Pak Anies minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik. Intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu," kata Zita.

Politikus Partai Amanat Nasional ini menuturkan ada banyak hal yang harus dilakukan DKI dalam menanggulangi wabah ini mulai dari pemulihan perekonomian hingga biaya kebutuhan yang semakin besar. "Jadi tidak hanya untuk bantuan sosial," ujarnya.

Zita Anjani berujar DKI merupakan miniatur Indonesia. Jika DKI dianggap gagal, bukan hanya Pemprov yang disorot, tapi juga pemerintah pusat. Ia berharap tidak ada pihak yang saling menyalahkan dalam penanggulangan virus ini. "Masyarakat butuh solusi. Saya berharap ke depan ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi," tuturnya.

IMAM HAMDI