Disebut Pemprov Tak Punya Dana Bansos, DPRD DKI: Kami Akan Bahas

Reporter

Imam Hamdi

Kamis, 7 Mei 2020 18:26 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurahman Suhaimi, mengatakan legislator telah menjadwalkan rapat untuk membahas realokasi APBD 2020 dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Suhaimi, Pemprov DKI telah menyiapkan realokasi APBD 2020 untuk menanggulangi wabah Corona. "Pemprov telah merealokasi anggaran. Pekan depan akan kami bahas detail," kata Suhaimi saat dihubungi, Kamis, 7 April 2020.

Suhaimi berujar Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosia (Bansos) kepada warga selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun DPRD tidak tahu porsi anggaran yang diberikan pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk mendanai Bansos bagi 1,1 juta warganya. Informasi tersebut dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Suhaimi menyatakan Legislator Kebon Sirih telah memangkas anggaran kunjungan kerja, sosialisasi Perda dan dana reses sebesar Rp 256 miliar untuk membantu menanggulangi wabah Corona. "Anggaran yang dipangkas dari DPRD sudah dimasukkan ke BTT (biaya tidak terduga)," kata politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Advertising
Advertising

Menurut dia, realokasi APBD 2020 untuk wabah Corona mesti dihitung dengan cermat. Sebab, pendapatan daerah DKI bakal merosot di kisaran 53 persen karena Corona.

Dari hasil rapat antara DPRD dan tim anggaran DKI, pendapatan daerah tahun ini diperkirakan hanya Rp 47 triliun dari target awal mencapai Rp 87 triliun. Meski pendapatan bakal tergerus tajam, Pemprov telah berkomitmen realokasi untuk program strategis. "Dan tentunya yang utama untuk kesehatan," kata Suhaimi.

Hasil komunikasi terakhir antara DPRD dan Pemprov DKI, realokasi anggaran telah ditentukan dan akan segera disampaikan ke DPRD DKI. "Pembahasan terakhir kemarin, Sekda bilang sudah ditentukan," tutur Wakil Ketua DPRD DKI.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Pendapatan Garuda Indonesia di Kuartal Pertama 2024 Mencapai USD 711,98 Juta

1 jam lalu

Pendapatan Garuda Indonesia di Kuartal Pertama 2024 Mencapai USD 711,98 Juta

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatannya di kuartal pertama 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

1 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

BTPN Syariah Laporkan Laba Bersih Rp 264 M pada Kuartal I 2024

4 hari lalu

BTPN Syariah Laporkan Laba Bersih Rp 264 M pada Kuartal I 2024

PT Bank BTPN Syariah Tbk. melaporkan laba bersih sebesar Rp 264 miliar pada kuartal I 2024 atau turun Rp 161 miliar yoy.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

4 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

5 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

7 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

7 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

7 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

8 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

8 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya