TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, meminta Gubernur Anies Baswedan tidak lepas tanggung jawab dengan menyerahkan bantuan sosial bagi 1,1 juta kepala keluarga ke Pemerintah Pusat.

“Jutaan masyarakat saat ini hidup menderita akibat pandemi covid-19. Bukan waktunya melempar tanggung jawab. Pemprov harus menanggung 1.1 juta warga DKI terdampak tersebut," ujar Eneng dalam keterangan tertulis, Kamis 7 Mei 2020.

Eneng menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru menyalurkan anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) tahap satu sekitar Rp 187 miliar. Dana Bansos, menurut dia, masih tersisa sebesar Rp 560 miliar untuk tiga kali pembagian berikutnya.

Selain itu, kata Eneng, ada dana penambahan Belanja Tidak Terduga pada APBD 2020 DKI sebesar Rp 844 miliar. Sementara alokasi dana untuk Bansos dengan dijadwalkan dibagi dalam empat tahap mencapai Rp 747 miliar.

Eneng menilai Pemprov DKI terkesan lari dari kewajiban menyediakan Bansos sementara pengeluaran anggaran untuk kegiatan lainnya yang tidak penting dan tidak mendesak terus berjalan. Dia mencontohkan rencana pembangunan enam ruang terbuka hijau (RTH) senilai Rp 14,2 miliar yang terus berjalan.

"Ini menggambarkan Pemprov DKI tidak memiliki skala prioritas anggaran. Jika memang anggarannya kurang, Pemprov DKI bisa mendesak commitment fee Formula E tahun 2021 senilai Rp 200 miliar dikembalikan untuk biaya Bansos,” kata dia.

Selain itu, Eneng melanjutkan, jumlah warga yang terdampak pandemi Corona terus bertambah dan harus didata oleh Pemerintah DKI agar mendapatkan Bansos pada tahap kedua. "Mengingat periode pandemi yang berkepanjangan membuat banyak kelompok masyarakat yang awalnya masuk kelas ekonomi menengah jadi miskin dan rentan miskin," tutur dia.

TAUFIQ SIDDIQ