TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan mencabut peraturan gubernur yang memberikan kewenangan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF Sunter). Dewan menganggap Jakarta Propertindo gagal merealisasikan pergub tersebut.

Catatan ini disampaikan anggota DPRD, Yudha Permana, saat membacakan hasil pembahasan dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI 2019 di ruang rapat paripurna pada Selasa, 19 Mei 2020. "Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) akan dibuatnya ITF di empat wilayah tetapi sampai sekarang satu pun belum ada yang berjalan," kata Yudha.

Sebelumnya, Anies Baswedan menugaskan Jakpro membangun ITF. Salah satunya ialah ITF yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara. Dasar hukum penugasan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di dalam Kota/Intermediate Treatment Facility.

Menurut Yudha, Pemerintah DKI harus segera menyelesaikan persoalan sampah yang dinilai sudah mendesak. Sayangnya, hingga kini belum ada perkembangan apapun. "PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana ITF Sunter dianggap sudah gagal dalam melaksanakan peraturan gubernur," ujarnya.

Padahal, Anies Baswedan sudah meletakkan batu pertama alias groundbreaking pembangunan ITF Sunter pada 20 Desember 2018. Namun hingga kini pembangunan tak kunjung terlaksana.

ITF Sunter direncanakan akan mengolah 2.200 ton sampah Jakarta per hari. Jenis teknologi yang diterapkan adalah waste to energy atau mengubah sampah menjadi energi listrik dengan kapasitas 35 MWh. ITF diklaim mampu mereduksi 80-90 persen dari bobot sampah yang masuk.

LANI DIANA