Karyawan mengenakan masker saat beraktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin, 8 Juni 2020. Pekan awal masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja namun dengan jumlah karyawan yang dibatasi. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya pengaturan pola kerja guna mencegah kerumunan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB transisi di wilayah DKI Jakarta.
"Sejumlah kebijakan harus diberlakukan para pemilik usaha dan institusi yang memulai aktivitasnya di masa PSBB transisi di Jakarta, bisa dengan pengaturan jam masuk kerja yang dibagi dalam beberapa shift," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2020.
Kalau penyedia kerja, institusi, dan perusahaan tidak mengatur pola kerja pegawainya, ia melanjutkan, kerumunan berpotensi terjadi di sarana angkutan umum dan area publik seperti halte, terminal, dan stasiun pada waktu pegawai berangkat dan pulang bekerja.
Ia mengatakan, penyedia kerja juga bisa menyediakan kendaraan antar-jemput pegawai guna meminimalkan risiko penularan.
Politikus Partai NasDem itu juga mengemukakan bahwa penyelenggara pelayanan publik juga mesti menyiapkan pengaturan untuk mencegah kerumunan, termasuk menyediakan layanan daring untuk pendaftaran pengguna layanan dan membatasi layanan.
"Dengan jumlah masyarakat yang sudah disesuaikan dengan besaran kapasitas layanan, terjadinya kerumunan orang bisa dihindari," katanya.
Sebelum tahun ajaran baru dimulai, ia menjelaskan, pengelola sekolah juga harus mempersiapkan prosedur penerapan protokol pencegahan Covid-19 dalam penerimaan peserta didik baru dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
"Lebih dari itu, pola belajar mengajar secara online atau jarak jauh harus segera dibuatkan standar teknisnya dengan baik, sehingga hasil pola belajar jarak jauh bisa memenuhi kelayakan sesuai yang diharapkan kurikulum yang ada," ujarnya.
Ia mengemukakan, pengurus sekolah bisa mencontoh pola pembelajaran jarak jauh yang selama ini dijalankan oleh Universitas Terbuka.
Upaya-upaya antisipatif semacam itu, menurut dia, diperlukan untuk mencegah munculnya klaster baru penularan Corona atau Covid-19.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
4 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
5 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
1 Maret 2024
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
11 Februari 2024
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
Kopi Bathok menawarkan garang asam hingga tempe kecambah hitam. Harganya sangat terjangkau dan ramah dikantong, tanpa mengurangi kenikmatan sajian kulinernya.
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
11 Februari 2024
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
Pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.