Uang Komitmen Formula E Naik 10 Persen Setiap Tahun

Rabu, 17 Juni 2020 04:43 WIB

Pasangan selebritis, Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu mencoba salah satu mobil listrik saat ikut menghadiri Jakarta E-PRIX 2020 di Kawasan Silang Monas, Jakarta, Jumat 20 September 2019. Jakarta E-PRIX 2020 merupakan rangkaian dari promosi Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E tahun 2020. TEMPO/Genta Shadra Ayubi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Achmad Firdaus mengatakan nilai uang komitmen atau commitment fee Formula E naik 10 persen setiap tahunnya. Achmad menyebut commitment fee 2020 senilai 20 juta pound sterling atau sekitar Rp 356,4 miliar.

Itu artinya, pemerintah DKI harus membayar commitment fee 2021 sebesar 22 juta pound sterling atau Rp 393,2 miliar. Angka ini merupakan nilai konversi mata uang rupiah per hari ini.

Baca juga: DKI Sudah Setor Fee Formula E Rp 550 Miliar ke Pemegang Lisensi

"Kenaikannya setiap tahun berdasarkan perjanjian 10 persen dari nilai yang ada di tahun yang berjalan," kata Achmad saat rapat dengan Komisi E DPRD DKI dikutip dalam rekaman yang dibagikan humas DPRD, Selasa, 16 Juni 2020.

Pemerintah DKI selanjutnya harus mengucurkan 24,2 juta pound sterling atau sekitar Rp 432,6 miliar untuk uang komitmen Formula E 2022. "Lalu 26,6 juta pound sterling untuk 2023 dan 2024 senilai 29,2 juta pound sterling," jelas dia.

Advertising
Advertising

Jakarta rencananya bakal menjadi tuan rumah balap mobil listrik itu selama lima musim sejak 2020 hingga 2024. Namun, pelaksanaannya tahun ini batal lantaran pandemi Covid-19.

Dinas Pemuda dan Olahraga telah mentransfer 20 juta pound sterling untuk Formula E 2020. Pembayarannya dilakukan dua termin yang masing-masing 10 juta pound sterling pada 22 Agustus 2019 dan 30 Desember 2019.

Menurut Achmad, pihaknya juga telah membayar uang komitmen Formula E 2021 termin pertama sebesar 11 juta pound sterling pada 26 Februari 2020. Sementara untuk pembayaran termin kedua belum dilakukan karena efisiensi anggaran. "Pembayaran termin kedua belum dilaksanakan dan anggaran ini termasuk dalam efisiensi di 2020," ucap dia.

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

11 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

21 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

32 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

38 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

40 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

43 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

44 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

44 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

44 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya