Petugas melayani warga yang melaporkan anaknya usai lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 melalui jalur zonasi di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 30 Juni 2020. Pemprov DKI Jakarta menetapkan tahap pelaporan diri siswa yang lolos seleksi PPDB zona zonasi berakhir pada Selasa siang dan dilanjutkan PPDB tahap akhir apabila terdapat sisa kuota di sekolah dengan hanya diperuntukkan bagi calon siswa beridentitias diri asal Jakarta. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, mengatakan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta jalur Bina rukun warga (RW) dapat menjadi solusi jangka pendek.
"Penambahan kuota siswa per kelas sebanyak empat orang ini harapannya bisa menjadi solusi jangka pendek bagi calon siswa yang tertolak gara-gara usia. Termasuk usulan untuk memperpanjang pendaftaran zonasi," ujar Satriwan di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2020.
Dia menambahkan sejak awal FSGI mengusulkan adanya penambahan kapasitas rombongan belajar dan memperpanjang pendaftaran zonasi. Akan tetapi ketika basis pendaftaran adalah zonasi sekolah berdasarkan RW bukan kelurahan maka itu justru akan menjadi masalah baru.
"Sebab tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA. Kecuali taman bermain, memang banyak," kata Satriwan. "Dinas Pendidikan DKI juga mesti mendata berapa jumlah calon siswa yang tertolak gara-gara faktor usia muda itu, padahal masih di satu zona kelurahan," tambah dia.
FSGI menilai pemetaan dan pendataan ulang sangat penting untuk dibandingkan dengan berapa jumlah ketersediaan rombongan belajar setelah ditambah empat siswa per kelas. Dengan demikian apakah sekolah dapat menampung atau tidak.
Sedangkan untuk solusi jangka panjang bagi persoalan PPDB DKI, lanjut Satriwan, ialah menambah jumlah kelas di satu sekolah atau membangun sekolah negeri yang baru khususnya SMA dan SMK. Menurut dia, hal itu merupakan solusi terbaik.
Ia menyatakan dalam lima tahun terakhir DKI Jakarta tidak membangun SMA negeri yang baru. "Ini saatnya DKI Jakarta perlu membangun sekolah negeri baru agar dapat menampung tingginya animo masyarakat masuk ke sekolah negeri," tutur Satriwan.
Pemprov DKI Jakarta membuka jalur baru di zonasi sekolah dalam PPDB DKI 2020. Jalur baru itu disebut zonasi Bina RW. Melalui jalur itu diharapkan dapat menampung siswa yang terlempar pada PPDB jalur lain.
