TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta memprotes ketidakhadiran Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Sri Haryati dalam rapat hari ini. Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra, Wahyu Dewanto, menyinggung soal Sri yang berkali-kali tak memenuhi undangan rapat.

"Ketidakhadirannya berkali-kali di Komisi B. Ini menurut kami mungkin agak sedikit bisa penghinaan dan ketersinggungan," kata dia di ruang rapat Komisi B, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juli 2020.

Dia menyarankan agar Ketua Komisi B Abdul Aziz mengeluarkan surat rekomendasi tertulis yang ditujukan ke Sri. Usulan ini disepakati oleh Taufik Zoelkifli. Taufik merasa ketidakhadiran beberapa pejabat DKI justru merendahkan dewan.

"Itu mohon maaf merendahkan kami juga. Jadi perlu ketegasan juga bisa hotline dari ketua komisi pada bu asisten," jelas dia.

Anggota lain, Adi Kurnia Setiadi, menilai pembahasan rapat hari ini penting. Komisi B menggelar rapat untuk membahas evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 PT Pembangunan Jaya Ancol. Salah satu yang ingin ditanyakan soal reklamasi Ancol.

"Masalah Ancol ini kan masalah yang sedang urgensinya sangat menarik di publik. Saya ada konstituen di masyarakat, konstituen bertanya," ucap dia.

Selain Sri, dalam rapat itu turut mengundang Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Faisal Syafruddin, Inspektorat DKI Michael Rolandi, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nasruddin Djoko Surjono.

Hanya Faisal yang menghadiri rapat. Sementara lainnya diwakili. Untuk itu, rapat ditunda hingga pukul 12.30 WIB. Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga meminta agar seluruh pejabat DKI yang diundang datang rapat.