TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyoroti program Rumah DP Nol rupiah Pemerintah DKI yang dinilai masih belum optimal.

Hal itu lantaran proses kepemilikan rumah DP nol rupiah yang berbelit-belit.

"Program DP nol rupiah masih mengalami banyak kendala, proses yang masih berbelit dan persyaratan yang sulit memyebabkan program ini mandek dan kurang optimal," ujar anggota Fraksi PKS, Taufik Zoelkifli dalam rapat paripurna, Senin 27 Juli 2020.

Taufik mengatakan serapan anggaran untuk program penataan kawasan pemukiman dan perumahan tahun 2019 masih rendah yaitu hanya 61,07 persen dengan rincian dana dianggarkan sebesar Rp 552,66 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 337,53 miliar.

Selain itu kata dia anggaran yang telah disiapkan Pemerinntah DKI untuk penataan pemukiman pinjaman uang muka (DP) juga tidak terserap maksimal.

Taufik mengatakan hal tersebut berdampak kepada Pemerintah DKI belum berhasil menyediakan hunian yang layak dan terjangkau kepada warga. Padahal rumah DP nol persen merupakan salah satu program unggulan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program Rumah DP Nol rupiah. "Jangan sampai program yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan warga ini menjadi gagal dan tidak berjalan hanya karena prosedurnya yang rumit," ujarnya.