TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, S. Andyka, menyesalkan langkah Gubernur DKI yang tidak meminta pertimbangan legislator dalam mengambil keputusan pinjaman daerah sebesar Rp 12,5 triliun. "Yang namanya pinjaman daerah itu seharusnya sepengetahuan kami," kata Andyka saat dihubungi, Selasa, 28 Juli 2020. DPRD sama sekali tidak diliba tkan dalam pengambilan keputusan pinjaman daerah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani pengajuan pinjaman uang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur di kantor Kementerian Keuangan, Senin, 27 Juli 2020. DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun yang disalurkan ke Bank Pembangunan Daerah.

Pinjaman daerah ini untuk pemulihan ekonomi sebagai imbas pandemi Covid-19. "Ini pertama kalinya kami mendapatkan pinjaman lewat PT SMI. Jadi ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu," kata Anies penandatanganan kerja sama yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenkeu RI.

Mengacu Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, kata Andyka, semestinya legislator dilibatkan dalam pembahasan rencana utang itu. Apalagi, pinjaman itu bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Seharusnya eksekutif membahasnya dengan legislatif, karena posisi kami setara dalam pemerintahan daerah," ujar politikus Gerindra itu.

Pemerintah Provinsi DKI dan Jawa Barat mendapatkan pinjaman daerah Rp 16,5 triliun dari pemerintah pusat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah daerah memiliki tugas sangat berat yaitu harus memulihkan kegiatan masyarakat sehingga mampu mendorong ekonomi tanpa menambah jumlah kasus positif Covid-19.

“Itu tugas yang luar biasa sulit,” kata Sri Mulyani dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.

Sri Mulyani merinci Pemerintah DKI Jakarta mengajukan usulan pinjaman total Rp 12,5 triliun. Rp 4,5 triliun di antaranya untuk tahun ini dan Rp 8 triliun tahun depan.


IMAM HAMDI | ANTARA