Kritik Belajar dari Rumah, Pimpinan DPRD DKI: Hanya Formalitas Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengkritik sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Menurut dia, guru tak memberikan video penjelasan mengenai materi pembelajaran.

"Yang lebih miris, pembelajaran hanya menjadi formalitas absen semata, karena tugas guru hadir hanya untuk memberi tugas lewat buku sekolah yang sudah dimiliki siswa," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 27 Juli 2020. "Ini sangat berbahaya."

Karena itu, Zita menilai, metode belajar dari rumah tidak mengedukasi murid. Masalah lain adalah biaya data internet untuk mengakses materi pembelajaran dan berinteraksi dengan guru.

Zita menyampaikan sebuah kisah dari salah satu ibu rumah tangga bernama Eka Purwati. Eka harus menggelontorkan Rp 50 ribu per hari demi membeli kuota internet.

Biaya itu, dia melanjutkan, belum termasuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti makan dan membayar kontrakan. Sementara sang suami adalah pekerja konveksi yang gajinya berkurang akibat pandemi Covid-19.

"Ternyata konsep pendidikan seperti ini selain memakan biaya, juga sama sekali tidak memberikan edukasi apapun," kritik politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan seluruh sekolah, baik swasta atau negeri, harus ditutup sejak Maret 2020 guna menekan penularan Covid-19. Untuk itu, para pelajar belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi. Sistem PJJ masih berjalan hingga saat ini.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, Pembelajaran Jarak Jauh bakal menjadi sesuatu yang permanen setelah pandemi Covid-19. Belakangan dia memastikan tidak ada rencana untuk membuat sistem PJJ permanen. Sebab, menurut dia, belajar tatap muka adalah yang terbaik.