TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19. Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo mengatakan, pembatasan kendaraan nomor polisi ganjil genap bakal mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Menurut dia, di masa pandemi Covid-19, transportasi umum berisiko tinggi. “Oleh karena itu, kebijakan ganjil genap justru akan meningkatkan penyebaran virus," kata dia dalam keterangan tertulisnya," Senin, 3 Agustus 2020.

Anthony mengatakan kebijakan ini bertentangan dengan penanganan pandemi, mengingat pasien Covid-19 di Ibu Kota justru meningkat saat PSBB transisi. Satgas Covid-19 mencatat hingga 31 Juli 2020 menunjukkan terdapat 21.339 kasus di Jakarta.

Dalam sepekan terakhir, kenaikan kasus rata-rata 400 orang per hari. Padahal, kata dia, pasien bertambah sekitar 100 orang per hari ketika PSBB belum dilongggarkan. Anthony mempertanyakan untuk apa pemerintah DKI memaksakan ganjil genap mengingat penyebaran virus Corona belum terkendali. "Kebijakan ini sangat membingungkan,” ucap anggota Komisi C Bidang Keuangan ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan ganjil genap kembali diberlakukan mulai hari ini. Keputusan itu bersamaan dengan perpanjangan PSBB transisi fase 1 untuk ketiga kalinya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan kebijakan penerapan kembali ganjil genap merupakan rem darurat atau emergency brake policy guna menekan angka penularan Covid-19.